JAKARTA. Belum juga beres pengelolaan tata niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) di dalam negeri, pemerintah berkoar bisa mengajarkan teknologi yang dimiliki kepada negara tetangga Malaysia. Malah disebut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo bahwa pemerintah Malaysia menargetkan pada Februari 2009 bisa menetapkan mandatory sebesar 5%. "Pemerintah Malaysia itu mau menandatangani MoU kerjasama di sektor biofuel. Mereka bilang mau ikutin kita yang menerapkan mandatory sebesar 5% mulai Februari 2009. Dalam kunjungannya, menteri Plantation itu juga akan menyempatkan diri ke Plumpang untuk melihat pemrosesan biofuel," kata Evita, usai mendampingi Minister of Plantation Industri and Comodity Malaysia Datuk Pieter Chen Fah Kui menemui Menteri ESDM, hari Rabu, (/11).  Ditambahkan Evita, kedatangan Menteri tersebut sudah yang kedua kalinya ke Indonesia untuk tujuan yang sama. Yaitu belajar segala tetek bengek pengolahan dan pengelolaan BBN di dalam negeri. "Mereka ingin tahu bagaimana cara membuatnya, feed stoknya dari apa dan sebagainya. Mereka menjadi sangat tertarik dengan BBN karena di negerinya mereka juga kelebihan pasokan CPO," ujar Evita. Bahkan, ke depan pihak Malaysia disebutnya ingin menerapkan batas mandatory yang sama dengan yang berlaku di Indonesia. "Karena kapasitas produksinya hampir sama, mereka ingin ikuti besaran mandatory kita supaya tidak timpang," tambahnya. Sayang pertemuan tersebut belum membahas soal kesesuaian harga BBN antara dua negara.