KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Pada Sabtu (8/4/2023), Malaysia menegaskan bahwa mereka berkomitmen kuat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan kedaulatannya di Laut China Selatan. Pernyataan ini dikeluarkan Malaysia setelah China menyatakan keprihatinannya terhadap proyek-proyek energi Malaysia di bagian laut yang juga diklaim oleh China.

Mengutip Reuters, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pada hari Selasa bahwa China khawatir tentang aktivitas perusahaan energi negara Petronas di bagian Laut China Selatan yang menurut Malaysia adalah wilayahnya.

Anwar mengatakan bahwa ia terbuka untuk bernegosiasi dengan China. Hal ini mengundang kritik dari pihak oposisi, yang mengatakan bahwa Anwar mempertaruhkan kedaulatan Malaysia.

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu bahwa komentar Anwar tersebut berarti Malaysia ingin agar semua masalah yang berkaitan dengan Laut China Selatan diselesaikan secara damai dan tanpa mengorbankan posisi Malaysia.

"Pemerintah Malaysia dengan tegas berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak-hak berdaulat, dan kepentingan Malaysia di wilayah maritimnya di Laut China Selatan," kata kementerian itu.

Baca Juga: China Simulasikan Menyerang Taiwan pada Latihan Hari Kedua

China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, yang dilalui oleh perdagangan yang dilakukan melalui kapal senilai sekitar 3 triliun dolar AS setiap tahunnya. 

Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan, dan Vietnam memiliki beberapa klaim wilayah yang tumpang tindih.

Petronas mengoperasikan ladang minyak dan gas di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia dan dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami beberapa kali pertemuan dengan kapal-kapal China.

China mempertaruhkan klaimnya dengan mengacu pada "sembilan garis putus-putus" di peta mereka, yang melingkar sejauh 1.500 km di selatan daratannya, memotong ZEE Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.

Baca Juga: Tegang Lagi, 71 Pesawat Militer China Berseliweran Latihan di Dekat Perbatasan Taiwan

Namun, Pengadilan Arbitrase Permanen memutuskan pada tahun 2016 bahwa garis putus-putus tersebut tidak memiliki dasar hukum.

Anwar mengatakan bahwa minggu ini Petronas akan melanjutkan kegiatannya di Laut China Selatan.

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie