KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia memandang tuduhan Amerika Serikat (AS) tentang kerja paksa di perkebunan kelapa sawit sebagai "isu lama", tetapi mereka bersedia mengambil tindakan yang sesuai jika diperlukan.

Bulan lalu, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) melarang impor produk minyak sawit dari FGV Holdings asal Malaysia karena dicurigai melakukan kerja paksa dalam proses pembuatannya.

Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Mohd Khairuddin Aman Razali pada Kamis (22/10) mengatakan, Pemerintah Malaysia telah menghentikan perekrutan pekerja asing baru.

“Oleh karena itu, masalah kerja paksa yang diangkat dan dilaporkan oleh Departemen Ketenagakerjaan AS merupakan masalah lama dan telah ditindaklanjuti oleh industri,” ujarnya seperti dikutip Reuters.

Baca Juga: Larangan impor CPO, Bea Cukai AS kembali incar perusahaan Malaysia

"Namun, dengan insiden yang meningkat, Kementerian Industri Perkebunan dan Komoditas siap mempertimbangkan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut," kata Khairuddin.

Negara produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia ini telah menghentikan perekrutan pekerja asing baru dari Juni hingga Desember nanti, sebagai bagian dari langkah-langkah penanggulangan Covid-19.

Tapi, para pekebun sawit mengatakan, kebijakan tersebut telah memperburuk kekurangan tenaga kerja yang sudah berlangsung lama dan memengaruhi produksi.

Sementara kelompok buruh menyatakan, ribuan pekerja asing yang dipekerjakan oleh industri perkebunan sawit tetap tunduk pada kondisi kerja paksa.

Baca Juga: Diduga alami kerja paksa, mayoritas pekerja FGV Holdings berasal dari Indonesia

Editor: S.S. Kurniawan