KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Donald Trump, Presiden Terpilih Amerika Serikat, kembali menjadi sorotan dengan rencana strategisnya untuk menyelamatkan TikTok, platform media sosial yang sangat populer di kalangan masyarakat global.

Dalam upaya mempertahankan akses aplikasi ini di Amerika Serikat, Trump menunjukkan keahliannya sebagai negosiator ulung, yang sebelumnya telah menjadi ciri khas pemerintahannya.

TikTok di Ambang Larangan: Latar Belakang Permasalahan

TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance, perusahaan teknologi asal Tiongkok, telah menghadapi tekanan politik yang signifikan di Amerika Serikat. Kongres AS baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang mewajibkan ByteDance untuk menjual TikTok kepada perusahaan berbasis di AS.

Baca Juga: Petugas Keamanan Bandara Menjelaskan Bahaya Memasang Gembok pada Koper Anda

Jika gagal memenuhi tenggat waktu, yaitu 19 Januari 2024, aplikasi ini akan dilarang di seluruh toko aplikasi dan penyedia hosting web di AS.

Undang-undang ini, yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden, menyoroti kekhawatiran keamanan nasional terhadap data pengguna AS yang dikelola oleh perusahaan berbasis di Tiongkok.

Namun, Trump, yang juga memanfaatkan TikTok untuk menjangkau pemilih muda, bertekad untuk menunda pelaksanaan larangan tersebut melalui pendekatan hukum dan negosiasi.

Peran Donald Trump dalam Negosiasi TikTok

Dalam dokumen hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung, Trump menekankan bahwa ia memiliki keahlian negosiasi yang diperlukan untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Ia berpendapat bahwa melarang TikTok dapat membatasi kebebasan berbicara di Amerika Serikat, sementara kekhawatiran terhadap keamanan nasional tetap perlu diatasi.

Baca Juga: Jangan Sepelekan! Pilot Ungkap Bahaya Mengabaikan Mode Penerbangan pada HP Anda

Menurut Trump, pendekatan ini mencerminkan kebijakan luar negerinya yang berbasis pada "deal-making" atau penciptaan kesepakatan strategis. Tim hukumnya menyebut bahwa Trump memiliki mandat elektoral yang kuat serta kemampuan untuk menjembatani perbedaan antara kebutuhan keamanan nasional dan kebebasan berbicara.

Selain fokus pada TikTok, Trump juga menjanjikan serangkaian kebijakan strategis dalam masa jabatan keduanya, termasuk:

• Mengakhiri Perang di Gaza: Trump berjanji untuk menggunakan pendekatan negosiasi dalam menyelesaikan konflik di Timur Tengah.
• Menerapkan Tarif Perdagangan: Trump berencana memberlakukan tarif baru terhadap Meksiko dan Kanada untuk menekan angka imigrasi ilegal.
• Menyelamatkan Anggaran Pemerintah: Meski menghadapi hambatan dalam menyatukan Partai Republik terkait anggaran pemerintah, Trump tetap yakin akan kemampuannya untuk mendorong kebijakan yang efektif.

Baca Juga: Petugas Bagasi Peringatkan Penumpang yang Mengikatkan Pita pada Koper Mereka

Pengaruh TikTok sebagai Media Ekspresi Politik

Trump sendiri merupakan salah satu pengguna media sosial yang paling berpengaruh dalam sejarah politik modern. Dengan 14,7 juta pengikut di TikTok, ia memahami potensi aplikasi ini sebagai sarana kebebasan berekspresi, termasuk dalam konteks kampanye politik.

Popularitas TikTok di kalangan pemilih muda menjadi faktor penting dalam strategi kampanye Trump untuk memenangkan pemilu 2024.

ByteDance sebelumnya meminta Mahkamah Agung untuk menunda pelaksanaan undang-undang yang dianggap tidak konstitusional. Namun, Mahkamah Agung dijadwalkan untuk mendengarkan argumen hukum pada 10 Januari 2024 sebelum mengambil keputusan akhir. Trump berharap Mahkamah Agung akan memberikan waktu tambahan bagi negosiasi.

Editor: Handoyo