KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan mandatori B20 menemui kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Alhasil, target penghematan devisa sebesar US$ 2,3 miliar di tahun ini pun terancam gagal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, penerapan B20 sebelumnya memang tidak berjalan dengan baik. Sehingga pelaksanaannya saat ini tidak bisa diukur dengan mudah.

"Kami belum selesai, makannya direkonsiliasi dulu. Biarin kami rekonsiliasi sampai tuntas," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Selasa (18/9) malam.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mangatakan, pemerintah tengah meninjau kembali dampak penerapan B20 terhadap pengurangan impor hingga penghematan devisa. Hal itu dilakukan, dengan mencocokkan data.

"Hari ini kami mencocokkan data. Data berapa impact-nya kepada pengurangan impor, berapa impact-nya ke devisa, terus angka-angkanya misalnya volumenya berapa, realisasi berapa, rencana berapa, tahun depan, tahun ini. Jadi itu saja. Kami diskusi panjang tentang apakah angka yang kita pakai selama ini konsisten apa tidak," katanya di kantor Kemko Bidang Perekonomian.

Lebih lanjut Arcandra mengatakan, target penghematan devisa dari mandatori B20 merupakan hitungan untuk sepanjang 2018.

Sementara perluasannya baru dilakukan mulai September sehingga harus dihitung kembali besaran angkanya hingga akhir tahun. "Ini yang harus kita luruskan. Di-recalculate kembali," tandasnya.

Ia juga mengaku, adanya persoalan di lapangan, terutama dari sisi teknikal. "Masalah supply chain-nya ya ada, nanti kami hitung angkanya. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan," tambah dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto