KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Program mandatori biodiesel B40 yang mengombinasikan 40% minyak sawit dan 60% solar terbukti mampu menekan impor solar nasional secara signifikan sepanjang 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, volume impor solar turun dari sekitar 8,3 juta ton pada 2024 menjadi sekitar 5 juta ton pada 2025.

“Saya bersyukur bahwa impor solar kita pada 2024 masih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian pada 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton,” kata Bahlil dalam konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta, dikutip Minggu (11/1/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Kenalkan Produk Air 1 Liter, Cleo Daur Ulang 3.000 Ton Sampah Plastik

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel domestik sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter (kL). Realisasi tersebut melampaui target indikator kinerja utama (IKU) sebesar 13,5 juta kL atau setara 105,2%.

Keberhasilan implementasi B40 ini secara langsung berkontribusi terhadap penurunan impor solar yang cukup tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk menargetkan penghentian impor solar sepenuhnya pada 2026.

Target ini akan didukung oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan rampung pada semester I-2026. Apabila evaluasi teknis dan ekonominya berjalan positif, implementasi B50 akan dilakukan pada semester II-2026.

Selain menekan ketergantungan impor, kebijakan B40 sepanjang 2025 juga memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan.

Pemerintah mencatat penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun, penurunan emisi hingga 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen, serta penambahan nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,43 triliun.

Baca Juga: Sambut Ramadan–Lebaran, Depo Bangunan Optimistis Dongkrak Penjualan Kuartal I-2026

Optimisme menuju bebas impor solar pada 2026 juga ditopang oleh proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur yang akan meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar minyak, termasuk solar, di dalam negeri.

“Kalau B50 kita gunakan dan RDMP di Kalimantan Timur diresmikan dalam waktu dekat, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi pada 2026,” pungkas Bahlil.

Meski demikian, pemerintah masih membuka opsi impor terbatas untuk solar berkualitas tinggi CN51 guna memenuhi kebutuhan industri alat berat.

Hal ini mengingat kapasitas produksi solar dengan spesifikasi tersebut di dalam negeri masih dalam tahap pengembangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News