Mandatori B50 Terancam Molor, Sektor Tambang Protes

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target penerapan mandatori biodiesel 50% (B50) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2026 dipastikan meleset dari rencana awal.

Program B50 yang mencampurkan 50% minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) ke dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis solar masih menghadapi berbagai kendala teknis dan penolakan dari sejumlah sektor industri.

Perkembangan uji jalan (road test) B50 menunjukkan progres yang belum memenuhi target. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pengujian untuk segmen otomotif baru mencapai sekitar 20 ribu kilometer dari total 50 ribu kilometer yang diwajibkan.

"Kalau otomotif nanti berakhir di Juli (2026). Tetapi selain otomotif berakhir di Desember. Jadi masih perlu lama," ungkap Eniya usai agenda Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Uji Coba B50 di Berbagai Sektor Masih Berlangsung

Selain kendaraan otomotif, pengujian B50 juga akan dilakukan di sejumlah sektor lain. Untuk segmen kereta api, uji coba dijadwalkan dimulai setelah Idul Fitri 2026 dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Jadwal serupa juga berlaku untuk pembangkit listrik berbasis mesin genset.

Di sektor pertambangan, uji coba baru dimulai di wilayah Kalimantan. Sementara itu, untuk segmen kapal laut, pengujian masih sebatas uji statis dan belum memasuki tahap operasional penuh.

Adapun untuk alat dan mesin pertanian (Alsintan), uji statis belum dilakukan. Pengujian di sektor ini diperkirakan membutuhkan waktu minimal satu tahun karena sangat bergantung pada musim tanam.

"Kalau enggak salah kelompok pertanian mau mencoba, mencoba dia melakukan sendiri. Tapi kan tergantung musim, iya tergantung musim masalahnya itu. Itu juga perlu satu tahun. Tergantung musim,” kata Eniya.

Sektor Tambang Soroti Risiko Garansi dan Spesifikasi Mesin

Di tengah upaya percepatan implementasi B50, sejumlah pelaku industri menyuarakan keberatan. Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan industri, terutama sektor jasa pertambangan.

Ia menekankan bahwa sebagian besar alat berat pertambangan di Indonesia merupakan produk impor dari China, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan Eropa. Peralatan tersebut tidak dirancang untuk menggunakan biodiesel dengan kadar tinggi.

"Tidak ada satupun peralatan yang didesain untuk mengonsumsi biodiesel. Kita pakai buatan dari negara lain, tidak ada satupun yang dirancang untuk mengonsumsi biodiesel. Karena disana, gak ada (biodiesel), apalagi B50," ungkap dalam lokakarya Perhapi, Selasa (10/02/2026).

Risiko utama yang dikhawatirkan adalah hilangnya garansi pabrikan jika terjadi kerusakan mesin akibat penggunaan bahan bakar di luar spesifikasi.

"Ketika pakai B40, itu langsung void garansinya, karena tidak sesuai spesifikasi pabrik. Karena menggunakan atau mengonsumsi bahan bakar di luar spesifikasinya," tambah dia.

Selain aspek teknis, Ardhi juga menyoroti aspek ekonomi dan insentif. Menurutnya, harga biodiesel lebih mahal dibandingkan solar murni, sementara belum ada insentif khusus seperti Renewable Energy Certificate (REC) pada sektor listrik.

"Kalau di listrik Renewable Energy Certificate (REC). Biodiesel gak ada, jadi bayarnya tinggi, resiko tinggi, tidak ada insentif apapun," tutupnya.

Produsen Sawit Usulkan Fleksibilitas Blending, Batas Minimum B30

Dari sisi pelaku industri sawit, Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengusulkan agar batas minimum campuran biodiesel tetap di level B30, dengan skema fleksibel mengikuti dinamika harga.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menyatakan kebijakan bauran biodiesel perlu menerapkan konsep fleksible blending.

"Kebijakan bauran biodiesel perlu mengadopsi konsep fleksible blending, dengan B30 sebagai batas minimum dan penyesuaian tingkat blending dilakukan secara dinamis," ungkapnya kepada Kontan, Selasa (17/02/2026).

Ia menjelaskan, ketika harga CPO meningkat signifikan dan berpotensi membebani subsidi, maka tingkat pencampuran dapat diturunkan ke batas minimum.

"Dalam kondisi harga CPO meningkat signifikan dan berpotensi membebani subsidi, tingkat pencampuran biodiesel dapat diturunkan ke batas minimum tersebut," kata Mansuetus.

"Sebaliknya, ketika harga CPO melemah dan harga minyak fosil meningkat, blending dapat dinaikkan secara bertahap," tambahnya.

Skema Subsidi dan Pungutan Ekspor Jadi Sorotan

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menilai skema insentif biodiesel yang selama ini ditopang oleh pungutan ekspor sawit memiliki batas keberlanjutan.

"Cara ini ada batasnya. Jika untuk menambah subsidi biodiesel hanya ditempuh dengan menaikkan pungutan ekspor sawit, dapat menurunkan daya saing industri sawit nasional," kata dia.

Saat ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menjadi satu-satunya penanggung biaya program B50. Tungkot menekankan perlunya pembagian beban yang lebih jelas antara BPDP, pemerintah, dan industri.

Mulai Maret 2026, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pungutan ekspor (PE) sawit akan naik dari 10% menjadi 12,5% untuk menutup disparitas harga antara CPO dan solar.

"Kenaikan pungutan ekspor sawit juga dapat membuat disparitas harga produk produk sawit di pasar domestik dengan harga internasional, yang potensial menciptakan smuggling (penyelundupan) ekspor berbagai bentuk sebagaimana disinyalir pemerintah," jelasnya.

Pemerintah Tetap Lanjutkan B40 di 2026

Meski implementasi B50 belum memiliki kepastian waktu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan target penerapan tetap diupayakan pada semester kedua 2026.

"Insyaallah semester kedua (2026) dalam agenda kita, memang pemaparan saya dengan tim itu semester ke-2 (B50)," ungkap Bahlil di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Di sisi lain, Kementerian ESDM memastikan mandatori B40 tetap berjalan pada 2026 dengan alokasi sebesar 15.646.372 kiloliter (kL). Volume tersebut terdiri dari 7.454.600 kL untuk Public Service Obligation (PSO) dan 8.191.772 kL untuk non-PSO.