JAKARTA. Bank Mandiri rupanya benar-benar ngebet menambah modal lewat aksi rights issue tahun ini. Proses persiapan rights issue pun saat ini hanya tinggal menunggu izin dari DPR. Maka direksi Bank Mandiri memang benar-benar mengharapkan parlemen bisa segera memberikan izin pelaksanaan rights issue-nya.

"Yang menjadi cukup kritikal adalah persetujuan dari DPR, begitu izin didapat maka kami bisa langsung mendaftarkan ke Bapepam-LK dan bisa langsung memproses pelaksanaannya," kata Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini usai mengikuti rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (22/9).

Rapat di Komisi VI yang mengurus soal privatisasi BUMN tersebut, memang masih belum memutuskan persetujuan DPR atas rencana tersebut. "Kami minta persetujuan anggota Dewan untuk pelaksanaan rights issue sebanyak 2,36 miliar lembar saham sehingga kepemilikan saham publik bertambah menjadi 40%, sedangkan pemerintah 60%," imbuhnya.

Persetujuan di bulan ini memang cukup mendesak untuk membuat masa penawaran bisa dilakukan paling lambat Desember 2010. "Ini karena kami menggunakan laporan keuangan Juli 2010, sedangkan ada aturan terkait saham bahwa rights issue harus dilakukan paling lambat 135 hari setelah laporan audit diumumkan," jelasnya.

Bila mengacu hal ini, maka penawaran terakhir dilaksanakan pada 13 Desember 2010. Bila September ini kepastian pelaksanaan rights issue belum bisa dilakukan maka mau tidak mau Mandiri harus menunggu sampai Februari. "Alternatif kedua, memang kami memakai laporan keuangan bulan September, kami sudah perhitungkan saya lupa tanggalnya tapi nanti jadi pertengahan Februari 2011," imbuh Zulkifli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.