JAKARTA. Bank pelat merah terus berlomba menjalin kerja sama antar sesama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Kementerian dan Lembaga guna memperkuat pendanaan segmen korporasi. 

Bank Mandiri misalnya, aktif menjalin kerja sama melalui layanan sistem keuangan dengan Kementerian maupun BUMN. Seperti hari ini Bank Mandiri telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Melalui kerja sama ini, Bank Mandiri akan menyediakan sistem perbankan untuk pembayaran Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) secara elektronik kepada pengguna jasa di Kemenhub. Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga menjadi mitra Kemenhub dalam hal pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta fasilitas kredit untuk PNS di Kemenhub. 

"Sebelumnya kita sudah kerja sama dengan Kementerian ESDM, SKK migas lalu untuk Kementerian Agama melalui Bank Syariah Mandiri," ujar Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo. 

Dari situ, pendanaan bank bertambah dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK). Direktur Coorporate Banking PT Bank Mandiri Tbk, Royke Tumilaar mengatakan, untuk pembiayaan korporasi seperti infrastruktur perlu pendanaan yang besar serta bersifat jangka panjang," kata  saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Senin (23/1). 

Sekadar informasi, bank berkode emiten BMRI ini mencatat penyaluran kredit korporasi di tahun lalu sekitar Rp 220 triliun. Berdasarkan laporan keuangan per November 2016, Bank Mandiri berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebanyak Rp 644,47 triliun atau meningkat 11% secara tahun berjalan atau year on year (yoy). Dari perolehan DPK tersebut, dana murah atau CASA naik 11,36% menjadi Rp 426,75 triliun per November 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini