KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perbankan terus memperluas pemanfaatan data kependudukan dan KTP Elektronik milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dalam mempermudah proses bisnis. Perluasan tersebut dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Sebanyak 23 lembaga keuangan melakukan penandatangan addendum perjanjian kerjasama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dan KTP elektronik dengan Ditjen Dukcapil. Lima di antaranya merupakan lembaga yang baru bekerjasama dan 18 lainnya bersifat perpanjangan.

Salah satunya adalah Bank Mandiri Syariah. Bank ini sudah memanfaatkan data nomor induk kependudukan dan KTP Elektronik Dukcapil sejak tahun 2016.  "Dengan bisa mengakses data yang dikelola Dukcapil tersebut, pembuatan rekening baru menjadi cepat karena data otomatis tersedia dan akurat. Pada akhirnya itu bisa menghemat biaya proses bisnis," ungkap Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari di Jakarta, Jumat (24/5).

Sementara Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh mengungkapkan, data yang dikelola Dukcapil saat ini bisa mempermudah sejumlah lembaga dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, instansi ini akan terus mendorong efek berganda dari pemanfaatan data kependudukan  dengan optimalisasi penggunaan data.

Untuk pengoptimalan itu, Dukcapil terus mendorong KTP elektronik di tengah masih banyaknya penduduk yang memiliki nomor induk kependudukan lebih dari satu. 

"Di data kami, masih banyak penduduk yang memiliki NIK ganda. Padahal yang benar satu orang punya satu NIK. Untuk mengatasi itu, kami akan berpatokan pada KTP elektronik dan memblokir KTP yang belum elektronik," jelas Zudan.

Dengan mendorong penggunaan KTP elektronik tersebut maka penipuan-penipuan juga akan mudah dihindari. Zudan menekankan, lembaga keuangan yang sudah bekerjasama dengan Dukcapil wajib menggunakan syarat KTP elektronik dalam melakukan semua transaksi.

Dukcapil saat ini tercatat sudah bekerjasama dengan 1.219 lembaga untuk bisa mengakses data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. "Sampai akhir tahun ini, ditargetkan ada 5.000 lembaga yang bekerjasama dengan kami," kat Zudan.

Sementara Group Head of Digital Banking Mandiri Syariah Riko Wardhana mengatakan, data Dukcapil memiliki peran penting di era finansial technologi saat ini dan telah dijadikan standar pembukaan rekening. Akurasi datanya sangat membantu dalam menjalankan prinsip know your customer (kyc), membantu dalam perlindungan keamanan, mempercepat pelayanan dan efisiensi biaya.

"Dengan data Dukcapil, kami lebih yakin lagi bahwa nasabah yang kami terima membuka rekening misalnya, orangnya benar. Karena kami bisa mencocokan datanya dan geometrik dari Dukcapil. Lalu, verifikasi data nasabah juga menjadi lebih cepat sehingga jumlah nasabah yang bisa diakuisisi per hari bisa lebih banyak" jelasnya.

PT BRI Syariah Tbk (BRIS) yang juga ikut dalam penandatangan kerjasama itu juga melihat data Dukcapil sangat penting dalam membantu BRI Syariah dalam menjalankan bisnisnya.

"Dengan bisa mengakses data Dukcapil maka kami lebih efisien dan menghemat biaya dalam mengakuisisi nasabah baru. Namun seberapa besar penghematannya bisa kami hitung." kata Ngatari, Direktur Utama BRI Syariah.

Lewat kerjasama dengan Dukcapil, BRI Syariah juga akan terus melakukan pengembangan layanan baru. Pada September mendatang, bank ini akan meluncurkan aplikasi pembukaan rekening tanpa harus datang ke kantor cabang.

"Jadi pembukaan rekening bisa pakai gadget lewat aplikasi. Sudah dirancang, mungkin September selesai. Nanti kita akan buat menu baru untuk pembuatan rekening itu di BRIS Online. Untuk tatap muka nanti akan diganti lewat video saja," jelas Ngatari.

Selain kedua bank itu, lembaga keuangan lain yang turut melakukan kerjasama itu antara lain BNI Syariah, BTN Syariah, BPD Sumsel Babel, BPD Kalbar, BJB Syariah, BPD Papua dan BPD Bengkulu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi