JAKARTA. Mantan menteri BUMN era kabinet Indonesia Bersatu jilid I, Sofyan Djalil mendukung langkah Dahlan Iskan yang berani mengungkap praktik kongkalingkong perusahaan plat merah dengan anggota DPR. Dia mengakui praktik tersebut sudah menjadi persoalan sejak lama. "Persoalan ini sudah lama, tapi sekarang ini menjadi isu dan ini bagus," katanya saat ditemui di kantor Wapres, Kamis (1/11).Sofyan meyakini sejak kasus ini mencuat sudah dapat dipastikan tidak ada jajaran direksi BUMN yang berani lagi memberikan uang kepada oknum DPR. "Bagi BUMN, kalau menteri melarang memberikan uang ya mereka tidak akan berikan," jelasnya. Dengan mencuatnya kasus ini, Sofyan berharap ada perbaikan yang mendasar dari perilaku pemerintahan. Sebagai informasi, Dahlan membeberkan sejumlah oknum DPR menjadikan BUMN menjadi sapi perahannya. Anggota DPR ini meminta jatah upeti terutama untuk meloloskan proyek sama penyertaan modal negara (PNM). Bahkan baru-baru ini sudah beredar 10 nama oknum DPR yang kerap meminta upeti. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Mantan menteri BUMN mendukung Dahlan Iskan
JAKARTA. Mantan menteri BUMN era kabinet Indonesia Bersatu jilid I, Sofyan Djalil mendukung langkah Dahlan Iskan yang berani mengungkap praktik kongkalingkong perusahaan plat merah dengan anggota DPR. Dia mengakui praktik tersebut sudah menjadi persoalan sejak lama. "Persoalan ini sudah lama, tapi sekarang ini menjadi isu dan ini bagus," katanya saat ditemui di kantor Wapres, Kamis (1/11).Sofyan meyakini sejak kasus ini mencuat sudah dapat dipastikan tidak ada jajaran direksi BUMN yang berani lagi memberikan uang kepada oknum DPR. "Bagi BUMN, kalau menteri melarang memberikan uang ya mereka tidak akan berikan," jelasnya. Dengan mencuatnya kasus ini, Sofyan berharap ada perbaikan yang mendasar dari perilaku pemerintahan. Sebagai informasi, Dahlan membeberkan sejumlah oknum DPR menjadikan BUMN menjadi sapi perahannya. Anggota DPR ini meminta jatah upeti terutama untuk meloloskan proyek sama penyertaan modal negara (PNM). Bahkan baru-baru ini sudah beredar 10 nama oknum DPR yang kerap meminta upeti. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News