JAKARTA. Masih teringat betul ketika Aburizal Bakrie menyerukan penolakannya pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Secara tegas, ia menyuarakan hal itu di hadapan ribuan peserta Musyawarah Nasional IX Partai Golkar, di Ballroom Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12). "Sesuai usulan Saudara sekalian, kita bisa menolak perppu itu," kata Aburizal, saat itu. Ribuan peserta munas seketika riuh. Tepuk tangan bersahutan menyambut tanggapan Ical, sapaan Aburizal, atas pandangan umum Munas IX itu. Aroma kemenangan Ical dalam bursa pemilihan ketua umum pun menyeruak hingga seisi ruangan.
Seruan Ical agar Golkar menolak Perppu Pilkada sangat jelas terdengar. Menurut Ical, jika perppu tersebut ditolak, maka undang-undang tentang pilkada akan berlaku kembali dan ini sejalan dengan apa yang diperjuangkan Golkar bersama Koalisi Merah Putih (KMP). Secara matematis, gerbong politik di luar pemerintahan itu sangat diuntungkan jika Perppu Pilkada ditolak DPR dan pilkada tetap melalui DPRD. Seruan Ical itu mampu menyedot dukungan pemilik suara sah di Munas IX untuk mendukungnya kembali menduduki takhta tertinggi partai beringin. Pemilik suara sah pada munas adalah ketua DPD Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berpeluang ditunjuk menjadi calon kepala daerah dan berpeluang terpilih jika pilkada dilakukan melalui DPRD. Ical membantah melakukan barter, menolak perppu pilkada untuk mendapat dukungan menjadi ketua umum Golkar pada periode kedua. Menurut dia, dukungan untuknya didapat dari cara demokratis dan penolakannya pada perppu adalah respons dari derasnya aspirasi di dalam Munas IX. "Saya kira tidak ada barter-barteran. Saudara sekalian bisa lihat, Partai Golkar makin solid dari tingkat I dan II maju ke depan (memberikan dukungan)," ujar Ical. Dinamika munas di Bali berlangsung. Saat sidang paripurna digelar, Rabu (3/12), Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengusulkan agar redaksional menolak perppu diubah menjadi memperjuangkan pilkada melalui DPRD. Usulan Akbar akhirnya diputuskan sebagai salah satu hasil munas tersebut yang harus dijalankan oleh Fraksi Golkar di DPR. Sikap Golkar yang berbalik badan menolak perppu pilkada menuai respons keras dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menuding Golkar ingkar janji pada kesepakatan yang telah dibuat bersama antara Demokrat dengan KMP.
"Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*," bunyi cuitan akun Twitter @SBYudhoyono milik SBY, Kamis (4/12/2014) malam. SBY kemudian memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat untuk memperjuangkan agar Perppu Pilkada bisa lolos dan disahkan DPR menjadi undang-undang. Tidak hanya itu, presiden keenam RI itu juga akan menjelaskan lahirnya Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Koalisi Merah Putih ketika itu, yang mengaku akan mendukung Perppu Pilkada yang diterbitkannya. "Sebenarnya saat ini saya ingin 'menyepi' dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas & terang. *SBY*," tulis SBY. Benar saja, Senin (8/12), SBY datang ke Istana Merdeka untuk menemui Presiden Joko Widodo. Keduanya sempat membicarakan mengenai Perppu Pilkada meski SBY datang dengan kapasitasnya sebagai Chairman Global Green Growth Institute. Seusai pertemuan, Jokowi mengatakan ada kesepakatan antara dirinya dan SBY untuk sama-sama memperjuangkan agar Perppu Pilkada diterima oleh parlemen. Namun, Jokowi belum dapat memastikan kesamaan sikap ini merupakan simbol bergabungnya Demokrat ke barisan partai pendukung pemerintah. "Yang dalam waktu dekat ini perppu dulu, kalau diteruskan ya bisa saja. Paling tidak menjadi pintu masuk," ucap Jokowi. Satu hari setelah pertemuan Jokowi dengan SBY, Aburizal langsung mengubah kemudi politik Golkar. Golkar beringsut secara cepat, yang tadinya menolak, kini mendukung Perppu Pilkada. Melalui akun Twitter-nya, Ical menjelaskan kronologi mengenai keputusan Partai Golkar versi Munas Bali atas Perppu Pilkada. Ical mengakui memang ada kesepakatan yang dibuat antara enam partai di luar pemerintahan untuk mendukung Perppu Pilkada. Ada pula deal untuk bekerja sama dalam menentukan kepemimpinan di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ical menjelaskan alasan Munas IX Partai Golkar yang menolak Perppu Pilkada. Menurut dia, rekomendasi itu diusulkan oleh 547 pemilik hak suara di Munas Bali dan 1.300 peninjau.
"12. Hal ini jg sesuai dg idealisme Golkar (dan KMP) yg berjuang agar prinsip2 Pancasila ttp dijalankan dlm kehidupan berbangsa&bernegara," tulis dia dalam akun Twitter @aburizalbakrie. Ical menggunakan sila keempat Pancasila sebagai dasar mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun, Partai Golkar melihat ada desakan luas dari masyarakat yang menginginkan pilkada secara langsung, yang merupakan substansi dari hadirnya Perppu Pilkada. Desakan masyarakat dan kesepakatan bersama itulah yang menjadi alasan Partai Golkar mengubah sikapnya terkait Perppu Pilkada.
"17. Maka Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut," sebut Ical. Perubahan sikap Aburizal terkait perppu itu menuai banyak kritik. Ical dianggap tidak konsisten. Di sisi lain, perubahan itu diapresiasi karena akhirnya bersedia membawa Golkar menuruti kehendak rakyat. Ketua DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional IX Jakarta, Ace Hasan Syadzily, menganggap Aburizal lebih mementingkan keutuhan KMP ketimbang kepentingan Partai Golkar. Atas dasar itu, Ace merasa pilihannya tepat karena menolak Munas Bali yang menetapkan Ical kembali menjadi ketua umum. "Itu bukti kalau Aburizal lebih mementingkan keutuhan KMP daripada kepentingan partai," kata Ace. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara, Ridwan Bae, meminta Ical memberi penjelasan terkait perubahan sikap terhadap Perppu Pilkada. Menurut Ridwan, Ical harus memberikan penjelasan kepada semua DPD I Partai Golkar meski Munas Bali hanya memberikan amanat agar Fraksi Golkar di DPR memperjuangkan pilkada melalui DPRD. "Kalau ARB (Aburizal) menghendaki perppu itu diterima, ARB harus mengumpulkan dulu Ketua DPD I Golkar seluruh Indonesia. Kami harus diberi penjelasan," kata Ridwan. Ketua Bidang Komunikasi, Media, dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar versi Munas Bali Tantowi Yahya membela sikap Ical itu. Menurut Tantowi, keputusan Ical mendukung Perppu Pilkada membuat Golkar konsisten pada perjanjian antara KMP dan Partai Demokrat tanpa harus mengingkari amanat Munas Bali yang meminta Fraksi Golkar di DPR untuk tetap memperjuangkan pilkada melalui DPRD. "Mendukung perppu adalah kesepakatan yang tidak boleh diingkari. Memperjuangkan pilkada tak langsung adalah amanat munas pada DPP yang harus diteruskan ke Fraksi Partai Golkar untuk diperjuangkan. Saya rasa ini jelas," kata Tantowi. Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Golkar MS Hidayat menyebut sikap Ical mendukung Perppu Pilkada tidak dipengaruhi oleh siapa pun, termasuk kekecewaan SBY. Ia memastikan bahwa dukungan pada Perppu Pilkada hanya merespons dinamika yang terjadi dan terkait dengan kepentingan partai. "Politik itu dinamis dan selalu cari sesuatu yang bisa meng-cover kepentingan partai," ucap Hidayat. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menengarai perubahan sikap Ical akibat posisinya sudah terjepit. Ia menilai Ical tak mendapat dukungan penuh dari KMP dan menuai banyak kritik dari publik karena menolak Perppu Pilkada. Arie menyebutkan, setidaknya PAN menyatakan tidak sependapat dengan Golkar jika harus menolak Perppu Pilkada. Dalam konteks ini, Aburizal rela mengubah sikapnya demi menjaga keutuhan KMP. "Ical (Aburizal) sudah terpojok karena manuvernya menolak Perppu Pilkada tidak ditanggapi positif oleh KMP," ujar Arie.
Perubahan sikap Aburizal, kata Arie, merupakan manuver yang disesuaikan dengan kondisi saat itu. Misalnya, saat Aburizal menyerukan penolakan perppu di Munas Bali, hal itu dilakukan untuk menarik dukungan dari pemilik suara sah. Adapun manuvernya saat ini adalah untuk meredam potensi perpecahan di internal KMP dan menjaga kepercayaan publik pada Partai Golkar. Namun, Arie yakin bahwa dukungan Golkar pada Perppu Pilkada tidak akan mampu mengobati kejengahan publik pada figur atau partai politik yang tidak konsisten memegang ideologi dan dengan mudah melakukan manuver politik. "Sekarang dia mendukung Perppu Pilkada untuk me-recovery posisinya, tapi publik cenderung sudah tidak akan percaya," kata Arie. (Indra Akuntono) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
