KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Maraknya penipuan dan terjadinya kerugian masyarakat terkait kejahatan yang memanfaatkan WhatsApp menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Da;a, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Penipuan dan Konten Negatif pada Kamis (9/11) menghadirkan direksi Telkomsel, Indosat, XL Axiata dan Smartfren Telecom.

Menurut Christina Aryani, Anggota Komisi I DPR, masih maraknya penipuan di WhatsApp akibat pengaturan yang belum tegas mengenai layanan over the top (OTT). Saat ini regulasi yang mengatur OTT hanya ada di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta PP Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar).

Layanan OTT seperti WhatsApp menurut Christina perlu menerapkan aturan yang ketat mengenai know your customer (KYC). Hingga saat ini penerapan aturan mengenai KYC bagi pengguna WhatsApp belum diberlakukan.  Maraknya kejahatan yang memanfaatkan WhatsApp, Christina meminta agar pihak Kementerian Kominfo, Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera bertindak.

Baca Juga: Aksi Kejahatan Soceng Semakin Menggila, Simak Peringatan BCA dan BRI

"Dengan maraknya pengaduan masyarakat seharusnya  Kominfo, OJK dan Polri sudah dapat mengambil tindakan tegas. Tujuannya agar dapat menekan kerugian masyarakat," kata Christina, Kamis (9/11).

Aggota Komisi I DPR yang lain, Muhammad Farhan menyampaikan untuk mencegah berkembangnya tindak kejahatan penipuan di WhatsApp ini, perlu diambil tindakan tegas. Menurutnya, guna menghindari penipuan saat autentikasi, pakailah SMS. Secara regulasi SMS merupakan layanan yang diatur oleh pemerintah. Sedangkan Christina menyarankan, Kominfo perlu membuat aturan kewajiban kerja sama antara WhtasApp dengan operator telekomunikasi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ahmad Febrian