KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada daerah dinilai sebagai indikasi kuat masih tingginya biaya politik dalam sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 

Setidaknya sebanyak 14 kepala daerah telah terjaring operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang awal tahun 2026. Paling anyar KPK mencokok Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo pada Kamis (15/10/2026).

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar menilai, berulangnya kasus korupsi ini memperlihatkan orientasi jabatan publik yang masih melenceng akibat dorongan mengembalikan modal kampanye.

Baca Juga: Adik Eks Kepala BNPB Diduga Pakai Dana Korupsi untuk Beli Saham MDLA

Kebutuhan dana besar saat pencalonan disinyalir memicu para oknum pejabat untuk mencari celah keuntungan finansial secara tidak sah selama menjabat di daerah.

"Ini menjadi indikasi bahwa persepsi para kepala daerah menganggap jabatan publiknya bisa mengembalikan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam konteks pemilihan kepala daerah. Karena itu sangat mungkin semua kepala daerah melakukan ini, karena itu ada cukup banyak yang terdeteksi KPK dan di OTT," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (16/10/2026).

Fickar mengungkapkan, keterbatasan masa jabatan membuat para oknum pejabat bertindak makin nekat dalam memanfaatkan setiap peluang transaksi ilegal. 

Menurutnya, desakan mengembalikan modal Pilkada dalam kurun waktu singkat kerap memicu aksi koruptif tanpa memperhitungkan risiko hukum yang membayangi operasional mereka.

"Jabatan kepala daerah itu terbatas waktu, jadi dengan dasar pikiran mengembalikan modal yang dikeluarkan ketika Pilkada, maka kepala daerah benar-benar memanfaatkan kesempatan sekecil apa pun, sehingga tidak mustahil terjadi hal-hal di luar perhitungan seperti OTT," jelasnya.

Lebih lanjut, Fickar menambahkan, guna memutus rantai korupsi politik tersebut, pembenahan sistem pemilihan yang efisien dan murah dinilai perlu segera diterapkan pemerintah. 

"Yang perlu dibenahi orang dan sistem, mana lebih dulu? Saya kira bisa di mulai dengan sistem, bagaimana menciptakan sistem Pilkada yang tidak berbiaya tinggi (yang efisien), sehingga tidak mendorong para oknum kepala daerah memanfaatkan kesempatan mumpung. Dengan biaya Pilkada yang murah partisipasi (minat) orang yang ingin ikut Pilkada juga pasti meningkat dan dengan ongkos yang murah persaingan menjadi sehat," pungkasnya.

Baca Juga: Titik Panas Meluas di Sumatera hingga Papua, DPR Minta Karhutla Diusut Tuntas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News