KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mark Zuckerberg, CEO Meta, telah menegaskan bahwa dirinya akan tetap netral dalam pemilu 2024, berbeda dengan beberapa pendiri teknologi lainnya. Pernyataan ini disampaikan melalui surat yang dikirim kepada Rep. Jim Jordan, seorang anggota Partai Republik yang menjabat sebagai Ketua Komite Kehakiman Dewan Perwakilan AS. Jordan sebelumnya telah menjadi kritikus vokal terhadap Zuckerberg.
Komitmen Terhadap Netralitas: Tindakan Nyata Zuckerberg
Dalam surat tersebut, Zuckerberg dengan tegas menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk tidak berperan aktif dalam pemilu atau bahkan tampak berperan. Hal ini berbeda dengan posisinya pada pemilu sebelumnya di tahun 2020, di mana Zuckerberg dan istrinya menyumbangkan $400 juta untuk mendukung infrastruktur pemilu, yang kemudian memicu kontroversi dan tuduhan keberpihakan. Pada pemilu 2020, sumbangan besar Zuckerberg menjadi sorotan setelah beberapa pihak, terutama dari Partai Republik, menuduh bahwa dana tersebut digunakan untuk menguntungkan Partai Demokrat.
Baca Juga: Meta: Peretas Iran Menyusup WhatsApp Milik Staf Administrasi Biden dan Trump Namun, Zuckerberg menegaskan bahwa donasi tersebut didesain untuk bersifat non-partisan dan disebar ke berbagai komunitas, baik di perkotaan, pedesaan, maupun pinggiran kota. Meskipun terdapat analisis yang menunjukkan bahwa donasi tersebut tidak memihak salah satu partai, kritik tetap muncul. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal
Proceedings of the National Academy of Sciences pada Mei 2024 menguatkan pernyataan Zuckerberg, menunjukkan bahwa donasi privat seperti yang diberikan oleh Zuckerberg tidak memberikan keuntungan bagi Partai Demokrat. Namun, dampak dari sumbangan tersebut tetap menjadi topik perdebatan.
Moderasi Konten di Meta: Tekanan dari Pemerintah dan Sikap Zuckerberg
Selain isu donasi, Zuckerberg juga menyinggung soal moderasi konten di Meta, yang menjadi pusat kritik dari Jordan dan sejumlah anggota Partai Republik lainnya. Kritik tersebut terutama terkait dengan tuduhan bahwa Meta telah menyensor pandangan konservatif. Zuckerberg mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, pemerintahan Biden beberapa kali mendesak Meta untuk menghapus konten terkait COVID-19 dan mengungkapkan ketidakpuasan ketika Meta tidak sepenuhnya mengikuti desakan tersebut.
Baca Juga: Mark Zuckerberg Sebut Media Sosial di Ponsel bisa Membuat Anti Sosial Dalam suratnya, Zuckerberg mengakui bahwa pada akhirnya, keputusan untuk menghapus konten berada di tangan Meta, dan mereka bertanggung jawab atas keputusan tersebut, termasuk perubahan kebijakan terkait COVID-19 yang dibuat di bawah tekanan pemerintah. Ia juga menyatakan penyesalannya bahwa Meta tidak lebih vokal dalam menanggapi tekanan dari pemerintah saat itu.
Keputusan Kontroversial tentang Berita Hunter Biden: Penyesalan Zuckerberg
Zuckerberg juga membahas peristiwa pada tahun 2020 ketika Meta menurunkan peringkat berita dari
New York Post mengenai laptop milik Hunter Biden, sambil menunggu verifikasi fakta. Keputusan ini kemudian dikritik, dan Zuckerberg mengakui bahwa, "secara retrospektif, kami seharusnya tidak menurunkan peringkat berita tersebut." Ia menambahkan bahwa perusahaan kini telah memperbaiki prosesnya agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk kebijakan untuk tidak menurunkan peringkat berita sambil menunggu verifikasi fakta.
Editor: Handoyo .