KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan peta jalan atau roadmap program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto ke Parlemen.

Ara mengatakan, roadmap 3 juta rumah tersebut telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak awal tahun 2025. Sayangnya, Ara tak menyebutkan apa saja poin-poin yang ada di dalam roadmap tersebut.

“Aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun. Tanya dong sama DPR sudah terima atau belum? Tanya ya, kita kan sama DPR punya sinergi yang bagus,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri acara Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan, di Jakarta, Kamis (17/4).

Sustainalytics Nobatkan Bank Mandiri Peringkat ESG Risk Rating Tertinggi ASEAN

Baca Juga: Anggaran Tipis, Program 3 Juta Rumah Gandeng Aguan hingga Prajogo Pangestu

Ara menuturkan, pihaknya menghormati DPR agar hal tersebut dijelaskan saat masa sidang ke depan. Bahkan menurutnya, Ketua Komisi V DPR juga telah mengarahkan agar roadmap dijelaskan pada waktu yang tepat.

“Kami menghargai, ada waktunya kata pak Ketua (Komisi V DPR) untuk menjelaskan itu. Kita sudah siap kok untuk menjelaskan,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menyebut bahwa peta jalan alias roadmap program 3 juta rumah bakal dipaparkan di hadapan DPR. Untuk itu, pihaknya masih menunggu undangan rapat Komisi V DPR RI untuk membahas hal tersebut.

“Nanti kita paparkan di DPR. (Targetnya) tergantung undangan DPR, kita tunggu,” kata Fahri beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Maruarar Minta Dukungan Program 3 Juta Rumah Ke Danantara, Ini Respon Rosan Roeslani

Fahri mengungkapkan, roadmap program 3 juta rumah bakal menjadi dokumen publik pasalnya ini merupakan salah satu janji politik Presiden Prabowo saat kampanye lalu.

Dia bilang, tahun ini pihaknya bakal menjalankan program-program lama yang dianggap sukses dan telah disahkan pada APBN. Meski begitu, evaluasi terhadap program-program terdahulu masih dilakukan agar efek pembangunan perumahan masif ke masyarakat bawah.

“Yang bermasalah itu yang di bawah, itu belum terintegrasi dengan sistem pembiayaan. Sehingga mereka sulit disentuh dengan program pengadaan rumah. Sekarang kita fokus mencari ke bawah,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News