KONTAN.CO-ID-JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait atau Ara, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengambil utang luar negeri dalam membiayai program pembangunan 3 juta rumah di tahun 2025.

Pernyataan ini disampaikan sebagai penegasan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan kemandirian dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

"Kita berterima kasih atas penawarannya atau atas ada bank. Tetap hubungan kita baik. Kita tidak anti dengan utang luar negeri. Tapi kebijakan dari pemerintah, arahan Presiden Prabowo, tahun ini di bidang perumahan kita berdiri di kaki kita sendiri," ujar Ara kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (26/6).

Cuan Optimal Bonus Akhir Tahun dari Investasi Rendah Risiko Deposito Bank Digital

Baca Juga: Maruarar Sirait Pede Bisa Kebut 3 Juta Rumah hingga Desember 2025

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke depan akan diperluas, termasuk untuk kegiatan konstruksi perumahan yang dijalankan oleh UMKM.

"KUR ini nanti akan diberikan bukan hanya dengan orang per orang, tetapi juga untuk UMKM yang akan membangun perumahan untuk masyarakat," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (26/6).

Menurutnya, skema ini sedang dalam tahap finalisasi dan akan segera dibahas dalam rapat bersama kementerian terkait.

Pasalnya, KUR untuk sektor konstruksi memiliki karakteristik berbeda dibanding KUR individu, baik dari sisi jangka waktu maupun plafon pinjaman.

"Karena KUR untuk konstruksi ini kan jumlahnya lebih besar daripada KUR untuk individual, tetapi itu sudah pernah kita berikan dalam bentuk KUR untuk kelompok. Inilah yang akan kita perbaiki regulasinya," katanya.

Baca Juga: Maruarar Sirait Sebut Aguan Bakal renovasi 500 Rumah di Bandung, Segini Biayanya!

Airlangga menambahkan, agar skema ini berjalan optimal, pemerintah juga mempertimbangkan penyesuaian terhadap subsidi bunga KUR.

Subsidi bunga akan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan sektor perumahan dan diformulasikan dalam platform baru yang akan dibahas bersama Menteri Keuangan.

"Tentu kita akan bahas dalam rapat juga dengan Menteri Keuangan, sehingga akan ada perubahan platform subsidi bunga," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News