JAKARTA. Krisis listrik yang melanda Riau hampir tiga bulan, memantik masalah pelik bagi kehidupan masyarakat. Ketua DPR Marzuki Alie yang prihatin pemadaman listrik berlangsung sampai tiga kali sehari, menggugat kemampuan Dirut PLN yang lazimnya dicopot.

Menurut Marzuki, byarpet listrik yang sampai tiga kali sehari dengan rentang pemadaman 6 sampai 8 jam per hari, sangat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Ia makin prihatin mencermati sikap lamban pimpinan PLN Riau maupun Dirut PLN, Nur Pamudji.

Akibatnya, krisis listrik meluas dan berpotensi memantik berbagai masalah. "Saya prihatin, semakin banyak provinsi yang padam, termasuk byarpet di Riau ini. Kok Dirut PLN-nya masih dipertahankan," tegas Marzuki Alie di Jakarta, Selasa (1/10).

Tak sampai di situ, Marzuki juga mempertanyakan janji Menteri BUMN Dahlan Iskan yang saat menjabat Direktur Utama PLN tahun 2012 menyatakan, Indonesia bebas pemadaman listrik alias byarpet.

Apalagi, saat itu negara telah mengeluarkan dana puluhan triliun rupiah untuk bayar sewa genset. Namun, kenyataannya tidak ditindak-lanjuti membangun power pant yang jauh lebih murah.

"Tanya Dahlan Iskan, dulu berjanji 2012 bebas padam. Kita sudah mengeluarkan puluhan triliun bayar sewa genset. Rupanya jadi proyek sewa genset saja, bukan ditindaklanjuti bangun power pant yang murah," kritik Marzuki.

Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana pun berang atas krisis listrik di Riau dan sekitarnya. Meski memahami adanya kekurangan pasokan listrik yang dialami PLN, Sutan pemadaman listrik terjadi akibat karena PLN tak bisa mengatur dengan tepat penyelesaian pembangunan pembangkit-pembangkir sesuai target operasi.

Selain itu, pembangkit-pembangkit lama mengalami kerusakan di saat program tambah daya dan penyambungan listrik yang mengalami peningkatan. "Ini kesalahan PLN sendiri. Mereka kira dengan bisa menekan biaya pembangunan pembangkit semurah mungkin, bisa berjalan lancar. Terus, mereka kan tak bisa memaksa kontraktor mempercepat pembangunannya," kata Sutan.

Krisis listrik Riau sudah dibahas Komisi VII bersama PLN, saat membahas krisis listrik melanda Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Langkah-langkah kebijakan solutif sudah disepakati. Di antaranya, minta PLN segera mengatasi krisis listrik dengan cara menambah genset. "Penambahan genset itu solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis listrik yang membuat masyarakat gerah," tuturnya.

Selain itu, DPR minta PLN melaksanakan strategi sigap mengantisipasi terjadinya krisis listrik. PLN harus ada cara di setiap pembangkit seluruh Indonesia untuk menyiapkan cadangan energi yang dihasilkan dari genset. "Makanya setiap pembangkit harus ada cadangan genset. Seperti di Sumut, dibutuhkan 180 MW,  untuk itu harus ada 100 MW standby," katanya. (Tribunnews.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan