JAKARTA. Ketua DPR RI, Marzuki Alie membantah pernyataan yang menyebutkan di dalam tubuh Demokrat ada dua kubu yang ingin mempertahankan dan menendang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Golkar. Ia meyakini, hingga saat ini, tubuh Demokrat tidak terbelah. "Kita semua satu kesatuan," ujar Marzuki saat dalam pertemuan dengan wartawan di Nusantara III, Jumat (25/2).Saat ditanya mengenai pemberitaan yang menyatakan bahwa PKS masih akan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2014, Marzuki pun menghargai sikap PKS itu. Namun, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menyayangkan tindakan PKS yang ikut menyuarakan Hak Angket Perpajakan. "Kita hargai sikap PKS ingin terus mempertahankan SBY sebagai presiden hingga 2014. Namun, pandangan saya mengenai hak angket yang ingin di-goal-kan PKS itu tidak tepat," imbuhnya.Pasalnya, angket dikhawatirkan akan berujung pada pemakzulan presiden. Meski Marzuki mengaku mendukung penuh untuk memberantas mafia pajak, hal itu jangan dibawa ke ranah politik. Dia juga mengatakan, jika hak angket tetap digulirkan, hal itu diprediksi akan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Nah, jika sudah sampai MK hal ini bisa berimplikasi kepada penjatuhan presiden," katanya."UU No.6/1954 tentang Penetapan Hak Angket sendiri saat ini sudah dibatalkan. Jadi tidak ada lagi kekuatan DPR untuk memaksa, menyita dokumen dan menyumpah seseorang atau lembaga untuk mengungkap sesuatu," tutpnya. Politisi Demokrat itu juga mengatakan, jika PKS mau tetap berkoalisi, seharusnya mengimplementasikan cara dengan sehat, jangan malah mendukung sesuatu yang dikhawatirkan negara.
Marzuki bantah ada dua kubu terkait PKS dan Golkar
JAKARTA. Ketua DPR RI, Marzuki Alie membantah pernyataan yang menyebutkan di dalam tubuh Demokrat ada dua kubu yang ingin mempertahankan dan menendang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Golkar. Ia meyakini, hingga saat ini, tubuh Demokrat tidak terbelah. "Kita semua satu kesatuan," ujar Marzuki saat dalam pertemuan dengan wartawan di Nusantara III, Jumat (25/2).Saat ditanya mengenai pemberitaan yang menyatakan bahwa PKS masih akan mendukung Susilo Bambang Yudhoyono hingga 2014, Marzuki pun menghargai sikap PKS itu. Namun, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menyayangkan tindakan PKS yang ikut menyuarakan Hak Angket Perpajakan. "Kita hargai sikap PKS ingin terus mempertahankan SBY sebagai presiden hingga 2014. Namun, pandangan saya mengenai hak angket yang ingin di-goal-kan PKS itu tidak tepat," imbuhnya.Pasalnya, angket dikhawatirkan akan berujung pada pemakzulan presiden. Meski Marzuki mengaku mendukung penuh untuk memberantas mafia pajak, hal itu jangan dibawa ke ranah politik. Dia juga mengatakan, jika hak angket tetap digulirkan, hal itu diprediksi akan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Nah, jika sudah sampai MK hal ini bisa berimplikasi kepada penjatuhan presiden," katanya."UU No.6/1954 tentang Penetapan Hak Angket sendiri saat ini sudah dibatalkan. Jadi tidak ada lagi kekuatan DPR untuk memaksa, menyita dokumen dan menyumpah seseorang atau lembaga untuk mengungkap sesuatu," tutpnya. Politisi Demokrat itu juga mengatakan, jika PKS mau tetap berkoalisi, seharusnya mengimplementasikan cara dengan sehat, jangan malah mendukung sesuatu yang dikhawatirkan negara.