KONTAN.CO.ID - Produsen drone asal China, DJI, yang menguasai lebih dari separuh pasar drone komersial di Amerika Serikat, mendesak Kongres dan pemerintahan Presiden Donald Trump pada Kamis (4/12/2025) untuk segera menyelesaikan audit keamanan atau memperpanjang tenggat waktu yang jatuh pada 23 Desember.

Tahun lalu, Kongres AS mengesahkan aturan yang mewajibkan audit keamanan terhadap DJI produsen drone terbesar di dunia sebelum akhir Desember.

Jika tidak rampung tepat waktu, DJI akan dimasukkan ke dalam Covered List milik Komisi Komunikasi Federal AS (FCC), yang secara efektif akan melarang perusahaan menawarkan model drone baru di pasar AS.

Nusa Halmahera Minerals Bawa Semangat Menambang Dengan Hati ke Minerba Convex 2025

Baca Juga: Harga Beras Thailand Meroket Akibat Banjir, India-Vietnam Turun

“Kegagalan menyelesaikan audit yang diwajibkan Kongres ini tepat waktu berpotensi mengacaukan sektor kritis, serta mengancam inovasi, lapangan kerja, mata pencaharian, dan keselamatan publik di Amerika,” tulis DJI dalam surat kepada Ketua DPR AS, Mike Johnson.

Secara terpisah, pada Senin, DJI juga mengirim surat kepada Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, mendesak agar audit keamanan tersebut segera diproses.

“Lebih dari 80% dari lebih dari 1.800 lembaga penegak hukum serta unit tanggap darurat negara bagian dan lokal di AS yang mengoperasikan program drone menggunakan teknologi DJI; program-program ini akan langsung terdampak jika mereka kehilangan akses pada teknologi drone yang paling efisien dan terjangkau,” tulis DJI.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan kantor Johnson belum memberikan komentar. Nasib drone DJI juga tengah dibahas dalam negosiasi RUU pertahanan tahunan yang wajib disahkan.

Sementara itu, produsen China lainnya, Hikvision, mengajukan gugatan di Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia pada Rabu, menentang keputusan FCC yang melarang persetujuan baru untuk perangkat yang menggunakan komponen dari perusahaan dalam Covered List dan memungkinkan larangan pada perangkat yang sebelumnya disetujui.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Menuju Kenaikan Mingguan 2% pada Jumat (5/12), Ini Pemicunya

Pada September lalu, seorang hakim AS menolak permintaan DJI untuk dihapus dari daftar Departemen Pertahanan AS yang menuding perusahaan tersebut terkait dengan militer China.

Dalam gugatannya, DJI menyebut penetapan tersebut “tidak sah dan menyesatkan”. Perusahaan mengklaim telah “kehilangan peluang bisnis, dicap sebagai ancaman keamanan nasional, dan dilarang bekerja sama dengan beberapa lembaga federal.”

Selanjutnya: Promo Hypermart Beli Banyak Lebih Hemat 5-11 Desember 2025, GentleGen Beli 2 Gratis 1

Menarik Dibaca: Promo Hypermart Beli Banyak Lebih Hemat 5-11 Desember 2025, GentleGen Beli 2 Gratis 1