KONTAN.CO.ID - Pembangunan infrastruktur di Indonesia menghadapi serangkaian tantangan krusial yang harus diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Dalam konteks pemenuhan layanan dasar, perluasan penyediaan akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau menjadi imperatif, begitu juga dengan pemenuhan air minum dan sanitasi berkualitas. Ini menjadi landasan krusial untuk menjamin kehidupan yang sehat dan produktif bagi masyarakat.

Penyediaan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dihadapi oleh sejumlah hambatan yang signifikan, yang tercermin dalam belum optimalnya pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik yang merata dan berkelanjutan. Diperlukan upaya serius dalam mengembangkan sumber daya energi baru terbarukan (EBT) dan memanfaatkan energi ramah lingkungan (green energy) agar kebutuhan energi dapat terpenuhi sambil tetap menjaga keberlanjutan alam.

Hambatan dalam pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Prioritas lainnya menambah kompleksitas dalam memastikan ketersediaan lahan yang memadai untuk pembangunan infrastruktur. Penyelesaian masalah terkait pengadaan lahan akan menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian proyek prioritas dan strategis yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, di sektor infrastruktur konektivitas dan transportasi, tantangan terutama berkisar pada percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan jalan tol. Ini melibatkan pengembangan sistem jaringan jalan nasional yang terintegrasi, mencakup peningkatan kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan, layanan angkutan laut, dan prasarana perkeretaapian. Semua langkah ini direncanakan untuk menjalin hubungan antar wilayah, mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan mengoptimalkan potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di era digital ini, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi unsur krusial, meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyelesaian infrastruktur digital dan pemanfaatan TIK belum sepenuhnya terasa oleh masyarakat, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3TP). Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi layanan digital yang mendukung ekonomi digital, stabilitas layanan publik, dan digitalisasi pemerintahan elektronik agar manfaat TIK dapat tersebar merata di seluruh penjuru Indonesia.

Pandangan Kebijakan: Arah Strategis Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Tahun 2024

Dalam menanggapi tantangan tersebut, arah kebijakan telah ditetapkan dengan jelas. Pertama, fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, terutama di sektor konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Kedua, memberikan prioritas pada penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan.

Ketiga, mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan menjadi tujuan utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Keempat, melakukan pemerataan dan penguatan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung transformasi digital. Langkah ini diambil untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan bahwa semua individu terhubung secara digital.

Kelima, menggalakkan pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proses pembangunan infrastruktur. Melalui penetapan arah kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut, anggaran untuk infrastruktur tahun 2024 difokuskan pada upaya percepatan dan pemerataan pembangunan, yang secara aktif mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Menuju Masa Depan: Perincian Anggaran dan Hasil Pembangunan Infrastruktur 2024

Dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2024 diterapkan secara strategis untuk menghasilkan output yang konkret. Pada sektor layanan dasar dan pangan, pembangunan rumah susun dan khusus diarahkan pada target 6.032 unit, dengan penambahan rehabilitasi sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 613 unit sekolah. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.270 liter/detik akan dibangun, sedangkan jaringan irigasi seluas 4.000 Ha dan 38.000 Ha akan dibangun dan direhabilitasi.

Dalam sektor konektivitas dan transportasi, anggaran difokuskan pada pembangunan jalan baru dengan panjang total 271,2 km, jalan tol yang beroperasi seluas 50,8 km, dan konstruksi jalur kereta api secara kumulatif sepanjang 7.451 km’sp. Upaya peningkatan konektivitas melibatkan pembangunan jembatan baru dengan total panjang 4.796,2 m, serta konstruksi flyover, underpass, dan terowongan seluas 2.231,1 m. Tidak hanya itu, investasi juga mencakup pembangunan 21 lokasi bandara baru dan 36 pelabuhan penyeberangan baru.

Dalam sektor energi dan ketenagalistrikan, anggaran disusun untuk melanjutkan proyek-proyek penting, seperti pembangunan tahap I pipa transmisi gas bumi (Ruas Cirebon – Semarang), penyelesaian 16 unit bendungan, dan pemasangan listrik baru untuk 80.000 rumah tangga. Sementara itu, infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diperkuat dengan investasi dalam 62 unit sistem siaran digital, penyediaan akses internet baru di 30 lokasi, dan operasional proyek SATRIA untuk penyediaan kapasitas satelit (leased capacity satellite) tahap I & 2 sebesar 29,7 Gbps.

Dengan alokasi anggaran yang cermat dan rinci, diharapkan bahwa hasil dari proyek-proyek ini akan efektif mendukung transformasi ekonomi, menciptakan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh penjuru Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ridwal Prima Gozal