KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi membuka masa penawaran saving bond ritel (SBR) seri SBR007 pada Kamis (11/7). Artinya, mulai hari ini hingga 25 Juli nanti investor dapat membeli instrumen tersebut melalui mitra distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Lucky Alfirman mengatakan, target indikatif penjualan SBR007 sama seperti seri-seri surat berharga negara (SBN) sebelumnya yakni Rp 2 triliun. Target tersebut diyakini bisa tercapai mengingat jaringan pemasaran SBR007 semakin luas seiring bertambahnya jumlah mitra distribusi menjadi 20 mitra.

Mitra distribusi ini terdiri dari perbankan, perusahaan sekuritas, perusahaan efek khusus, hingga perusahaan fintech. "Dulu saat penawaran SBR006 baru ada 14 mitra distribusi yang kerja sama dengan pemerintah," kata Lucky, Kamis (11/7).

Selain itu, Lucky juga yakin instrumen tersebut akan banyak diminati oleh investor-investor milenial. Keyakinan ini merujuk pada fakta bahwa semenjak SBN ritel dijual secara online, terjadi perubahan struktur profil investor Indonesia yang awalnya didominasi oleh generasi baby boomers menjadi generasi milenial dari sisi jumlah pembeli.

Sebagai informasi, investor dapat membeli SBR007 dengan melakukan registrasi melalui masing-masing mitra distribusi secara online. Minimum pemesanan SBR007 adalah sebesar Rp 1 juta dan maksimal Rp 3 miliar. Adapun tingkat kupon minimal instrumen ini ditetapkan sebesar 7,50% dengan sistem floating with floor.

SBR007 memiliki tenor 2 tahun dan akan memasuki waktu jatuh tempo pada 10 Juli 2021.

Dana yang terkumpul dari hasil penjualan SBR007 akan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, khususnya untuk pembangunan di sektor infrastruktur dan pendidikan.

Ke depan, Lucky menyampaikan, pemerintah akan berusaha menyesuaikan tingkat kupon minimal SBN ritel seri-seri berikutnya berdasarkan kondisi pasar sekunder obligasi Indonesia. Artinya, jika yield SUN di pasar sekunder mengalami tren penurunan, kupon SBN ritel selanjutnya bisa saja ikut diturunkan.

"Yang pasti, kami tidak bisa tetapkan kupon terlalu rendah karena takutnya tidak laku. Tapi kalau terlalu tinggi juga akan menambah beban negara," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati