Larangan Masa Tenang Pemilu 2024 - Jakarta. Pemilu 2024 memasuki tahapan baru, yakni masa tenang. Ada berbagai larangan yang harus dipatuhi saat masa tenang Pemilu 2024.

Masa tenang pemilu adalah periode tidak ada kegiatan politik seperti kampanye yang dilakukan peserta pemilu. Masa tenang berlangsung mulai hari ini Minggu 11 Februari 2024 hingga 13 Februari 2024.

Selama masa tenang, peserta Pemilu 2024 dilarang melakukan aktivitas kampanye maupun aktivitas politik lainnya. Apa saja larangan saat masa tenang Pemilu?

Larangan masa tenang Pemilu

Diberitakan Kompas.com, Pasal 1 angka 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.

Selama masa tenang, ada sejumlah hal yang dilarang dilakukan peserta pemilu atau tim kampanye. Di antaranya, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

• Tidak menggunakan hak pilihnya;
• Memilih pasangan calon;
• Memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
• Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/atau
• Memilih calon anggota DPD tertentu.

Pihak yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara 4 tahun dan denda puluhan juta rupiah. “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah),” demikian Pasal 523 UU Pemilu.

Selain itu, selama masa tenang, media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Aturan lainnya, selama masa tenang, lembaga survei dilarang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu. Pelanggaran terhadap aturan ini terancam hukuman pidana penjara 1 tahun dan denda belasan juta rupiah.

“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” bunyi Pasal 509 UU Pemilu.

Adapun pada Pemilu 2024, masa kampanye berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye berakhir, pemilu memasuki masa tenang selama tiga hari.

Selanjutnya, tahapan dilanjutkan dengan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, Pemilu Serentak 2024 juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Baca Juga: Pemilu Tinggal Menghitung Hari, Jokowi: ASN, TNI, Polri, Termasuk BIN Harus Netral

Jadwal Pemilu 2024

Berikut jadwal Pemilu 2024:

• 14 Juni 2022 - 14 Juni 2024     Perencanaan Program dan Anggaran
• 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023     Penyusunan Peraturan KPU
• 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023     Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
• 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022     Pendafatran dan Verifikasi Peserta Pemilu
• 14 Desember 2022 - 14 Februari 2022     Penetapan Peserta Pemilu
• 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023     Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
• 6 Desember 2022 - 25 November 2023     Pencalonan DPD
• 24 April 2023 - 25 November 2023     Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
• 19 Oktober 2023 - 25 November 2023     Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
• 28 November 2023 - 10 Februari 2024     masa Kampanye Pemilu
• 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024     Masa Tenang
• 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024     Pemungutan dan Penghitungan Suara
• 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024     Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota     Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi     Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi
• 1 Oktober 2024     Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
• 20 Oktober 2024     Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Itulah larangan masa tenang Pemilu 2024. Semoga Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang menghasilkan pemimpin berintegritas tinggi demi kemajuan Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto