Masalah Administrasi Jadi Biang Kerok Kelangkaan Solar di Bali



DENPASAR. Pertamina Region III menyangkal kalau seretnya pasokan Solar ke Pelabuhan Benoa lantaran terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di daerah Bali dan sekitarnya. Pasokan Solar seret lantaran ada masalah administrasi yang tak dipenuhi para nelayan.

Manager Fuel Industrial and Marine Marketing Pertamina Region III Wedi Kamaludin menegaskan, pasokan bahan bakar untuk daerah Bali dan sekitarnya berasal dari dua depot yaitu di Sanggaran dan Manggis. Sampai kemarin, stok BBM di depot Manggis ada 8.000 kiloliter Premium dan 14.900 kiloliter Solar.

Di depot Sanggaran, stok Premium ada 1.545 kiloliter dan Solar sebanyak 2.070 kiloliter. Biasanya, pasokan BBM ke kapal penangkap ikan di Benoa dari depot Sanggaran. Dalam sehari, depot itu memasok BBM subsidi dan non subsidi sebanyak 300 kiloliter. "Jadi, yang terjadi bukan kelangkaan BBM," ujar Wedi.


Pertamina memperkirakan, kisruh kelangkaan Solar di Benoa terjadi lantaran banyak nelayan dan kapal penangkap ikan tidak bisa memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Solar bersubsidi. Asal tahu saja, Departemen Perhubungan dan Departemen Kelautan dan Perikanan mengeluarkan aturan untuk mendapatkan Solar dengan harga subsidi.

Ada lebih dari 18 persyaratan, mulai mendapatkan surat izin berlayar sampai mengisi formulir kedatangan dan keberangkatan dari Administrasi Pelabuhan (Adpel). Nelayan juga harus menunjukkan keterangan bahwa BBM itu bukan untuk kapal eks asing dan tidak memakai anak buah kapal warga negara asing.

Ada beban biaya

Rupanya, banyak kapal penangkap ikan tak memenuhi aturan ini, terutama kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 gross tonage (GT). "Mungkin karena ada beban biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen, mereka jadi malas," ujar Kepala Kantor Adpel Benoa Wayan Sudjattita.

Susahnya, tanpa semua persyaratan ini, Pertamina tak mau mengelurkan BBM bersubsidi. Sebab, Pertamina harus mempertanggungjawabkan pengeluaran BBM bersubsidi ke Badan Pengatur Kegiatan Hilir (BPH) Migas. Jika ada dokumen yang tak lengkap, BPH Migas tidak akan mengeluarkan selisih subsidi ke Pertamina. "Kami harus berhati-hati. Kalau salah, bisa-bisa kami merugi," ujar Widi.

Beberapa nelayan yang ditemui KONTAN di pelabuhan Benoa menampik tak bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan BBM subsidi. Ali Wafa, seorang nahkoda kapal, bilang, pihaknya sudah memenuhi semua dokumen. "Semuanya sudah lengkap, tapi tetap tak bisa mendapat Solar," keluhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News