Masalah fiskal jadi beban berat Menkeu mendatang



JAKARTA. Ekonom Indef Enny Sri Hartati mengatakan kriteria calon menteri keuangan yang baru ke depan harus mampu memperbaiki kondisi fiskal yang sekarang sudah rusak. Menkeu tidak lagi hanya seorang yang menjadi bendahara negara tapi sebagai pengelola penerimaan dan belanja negara.

Karena itu, syarat pertama, seorang Menkeu harus orang yang sama sekali terbebas dari partai politik. Menkeu bisa berasal dari akademisi, teknokrat dan pengusaha. "Kalau pengusaha, dia harus bebas dari kepentingan bisnisnya," ujar Enny kepada KONTAN, Selasa (2/9).

Kedua, Menkeu baru harus punya kapabilitas mengelola fiskal. Pasalnya kondisi fiskal sekarang rusak dan harus bisa diperbaiki.


Ketiga, Menkeu harus punya kemampuan dan peranan dalam memberi stimulus perekonomian. Seorang menkeu harus mampu mengkombinasikan atau menggabungkan antara kepentingan pasar dan sektor rill. "Kedua kepentingan ini harus bisa dikelola dengan baik," ujarnya.

Sebab persoalan utama ekonomi Indonesia saat ini terletak pada terlalu lamanya pemerintah mengabaikan sektor rill. Maka pekerjaan rumah Menkeu baru ke depan adalah harus mampu memperbaiki kondisi fiskal yang sudah rusak. Saat ini utang pemerintah semakin tinggi tapi pendapatan negara tidak mampu membayar belanja pemerintah. Atau lebih besar pasak daripada tiang. Enny bilang kondisi ini disebut defisit keseimbangan primer.

Dalam bahasa sederhana, perekonomian saat ini tekor. Sebab pendapatan pemerintah tidak sanggup membayar bunga atau cicilan utang. Nah Menkeu baru harus mampu melakukan efisiensi belanja dan mengenjot pendapatan negara. Selain itu, Menkeu baru nanti harus mampu menjaga kesehatan fiskal sambil mampu mendorong stimulus perekonomian. Intinya Menkeu harus seorang yang visioner.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto