JAKARTA. Keberatan perbankan atas proses klaim kredit bermasalah yang terus berlarut-larut akhirnya terjawab sudah. Selama ini, proses klaim atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan perbankan kepada PT Askrindo (Persero) itu terganjal oleh addendum surat perjanjian penyaluran KUR.

"Kini, Permasalahan sudah selesai, addendum baru sudah ditandatangani bersama bulan Januari lalu," jelas Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sofyan Basir, Selasa (23/2). Menurut dia, proses itu klaim itu lamban lantaran tertahan beberapa isi addendum.

Salah satunya adalah soal Sistem Informasi Debitur (SID) yang berlaku mundur. "Tiba-tiba saja diminta SID, padahal kredit sudah kita berikan. Ada addendum yang mengatakan berlaku mundur, ini kan tidak mungkin," ujar Sofyan. Ketentuan soal SID itu menyebabkan proses klaim jadi berlarut-larut. "Tapi, sekarang addendum itu sudah dicabut Menko (Perekonomian) dan diganti dengan yang baru," ujar Sofyan.

Asal Anda tahu, di perjanjian (MoU) penyaluran KUR 2010 yang ditandatangani enam kementerian (termasuk Kementerian UMKM), instansi pemerintah, serta enam bank BUMN dan 12 bank pembangunan daerah (BPD) itu, terdapat beberapa perubahan penting dalam kesepakatan penyaluran KUR. Poin-poin itu meliputi besaran suku bunga KUR, bank penyalur, pengecekan debitur, dan besaran imbal jasa penjaminan (IJP).

Direktur Pertanggungan dan Pemasaran Askrindo, Hartono enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai permasalahan itu. "Kita bahas Senin besok (1 Maret) supaya lebih clear, sehingga tidak ada pihak yang disalahkan dan dibenarkan," tandasnya.

Tapi, setelah addendum yang baru ditandatangani, perbankan pun sudah mulai mengajukan kembali klaim atas KUR macet itu ke Askrindo. Di BRI saja, Sofyan bilang, dari total kredit macet KUR yang ada, 70% telah diklaim ke Askrindo. Adapun sisanya yang 30% ditanggung oleh bank.

BRI tahun ini menargetkan penyaluran kredit mikro KUR atau kredit yang berplafon di bawah Rp 5 juta mencapai Rp 8,09 triliun. Sedangkan untuk kredit ritel KUR, BRI menargetkan kredit yang tersalur sebesar Rp 3,67 triliun. "

Debitur KUR bakal naik

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (KUKM) Syarief Hasan sendiri sangat yakin bahwa jumlah debitur KUR akan terus meningkat. "Jika tahun lalu jumlah debitur bisa mencapai 2,5 juta debitur, tahun ini bisa dapat antara 4 juta hingga 5 juta debitur. Itu sudah bagus," ucap Syarief usai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Selasa (23/2).

Dia optimistis, target tersebut akan tercapai. Pasalnya, instrumen pendukung telah siap dan jaringan penyaluran kredit lebih luas. Soal pemantapan teknis penyaluran kredit, Syarief mengatakan, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan perbankan pada hari Kamis (25/2) pekan ini.

Catatan saja, selama ini, penyaluran KUR juga terganjal oleh tingginya bunga pinjaman dan susahnya akses penyaluran. Tahun lalu, jumlah penyaluran KUR hanya sekitar Rp 16,5 triliun dengan jumlah debitur 2,3 juta hingga 2,4 juta orang.

Rata-rata pinjaman debitur KUR sebesar Rp 7,15 juta. Pemerintah sendiri telah menyediakan bujet penjaminan KUR sebesar Rp 2 triliun per tahun selama periode 2010-2014 dari APBN. Penjaminan dana ini memungkinkan penyaluran KUR hingga sebesar Rp 20 triliun setiap tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Johana K.