KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat masih ada ribuan wilayah di Indonesia yang belum menikmati fasilitas listrik. Pemerintah pun terus memetakan kawasan tersebut guna mengejar target pemenuhan akses energi yang merata di seluruh pelosok Tanah Air.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ahmad Amiruddin, menjelaskan pemerintah terus memperbarui data wilayah yang belum terjangkau energi listrik. Langkah pemetaan ini menjadi fondasi awal untuk menentukan arah kebijakan dan intervensi pendanaan pada tahun-tahun mendatang.

"Untuk gambaran sebaran lokasi belum berlistrik PLN tahun 2025, sebenarnya di wilayah Indonesia ini kita sudah memetakan sejak tahun 2025 desa-desa, lokasi-lokasi, atau titik-titik yang belum berlistrik," ujarnya dalam webinar Stakeholder Consultation Penyusunan RUEN Regional Papua, Senin (6/7/2026).

Ahmad menyebutkan, dari hasil pemetaan tersebut, mayoritas wilayah yang belum teraliri listrik berada di kawasan Indonesia bagian timur. Namun, wilayah lain seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi ternyata juga masih memiliki tantangan serupa dalam pemenuhan rasio elektrifikasi.

Baca Juga: GoTo Akhiri Kontrak dengan TAXI Lebih Cepat, Kontribusi Pendapatan 28% Terancam

Rinciannya, di Indonesia bagian timur yang meliputi wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara terdapat 5.555 lokasi yang belum berlistrik. Provinsi dengan jumlah terbanyak berada di Papua Pegunungan yang mencapai 2.122 lokasi. Sementara itu, di Jawa terdapat 1.630 lokasi, Kalimantan 1.099 lokasi, Sumatera 985 lokasi, dan Sulawesi 799 lokasi.

Ahmad menuturkan, sebagai komitmen meningkatkan elektrifikasi di daerah-daerah 3T tersebut, pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 seluruh wilayah Indonesia sudah berlistrik.

Hal tersebut ditandai dengan dimasukkannya program tersebut ke dalam Program Listrik Desa (Lisdes) dan diperkuat melalui Program Strategis Nasional (PSN).

"Jadi pemerintah berdasarkan 10.068 lokasi itu memetakan lokasi-lokasinya dan Presiden berkomitmen untuk menganggarkan. Sejak tahun 2025, termasuk tahun ini, anggaran telah diberikan untuk melistriki lokasi-lokasi di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di perdesaan," tuturnya.

Ahmad mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan empat metode utama untuk memperluas akses kelistrikan. Pertama, perluasan jaringan listrik, yaitu menyambungkan jaringan dari titik terdekat.

"Misalnya di Desa A sudah ada sambungan listrik, Desa B belum, jadi tinggal menyambung sekitar 5-10 kilometer jaringan listrik. Kemudian disambungkan ke wilayah atau titik yang belum berlistrik tersebut. Ini kita sebut grid extension atau perluasan jaringan, dan ini yang paling banyak dilaksanakan pada tahun 2025, yakni di 1.516 lokasi," ungkapnya.

Kedua, lanjut dia, pembangunan mini-grid atau PLTS komunal di wilayah atau pulau terpencil, pegunungan, dan kawasan lainnya yang sulit dijangkau jaringan listrik karena jaraknya terlalu jauh sehingga lebih memungkinkan dibangun pembangkit tenaga surya.

Baca Juga: Manufaktur Melambat, Himpunan Kawasan Industri Minta Perizinan KEK Dipercepat

Pemerintah juga menggandeng PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menjalankan program PLTS individual. Tak hanya itu, bantuan finansial juga disalurkan kepada masyarakat miskin agar dapat melakukan penyambungan listrik.

Ketiga, terdapat program PLTS individual beserta baterai yang saat ini lebih banyak dilaksanakan oleh PLN, sementara pemerintah berfokus pada perluasan jaringan dan pembangunan mini-grid.

Keempat, bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat yang tidak mampu. Program ini menyasar warga yang rumahnya telah berada di dekat jaringan listrik, tetapi belum memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar biaya penyambungan, instalasi, dan sertifikasi.

"Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk instalasi listrik untuk rumahnya. Kemudian pemeriksaan atau pengujian untuk Sertifikat Laik Operasi (SLO). Selanjutnya juga diberikan biaya penyambungan ke PLN serta token listrik perdana sebesar Rp100.000. Program ini telah berlangsung selama beberapa tahun hingga saat ini," terangnya.

Kendati rasio elektrifikasi terus meningkat hingga triwulan I 2026, Kementerian ESDM mengakui pekerjaan rumah yang dihadapi masih besar. Kolaborasi dengan berbagai badan usaha penyedia tenaga listrik di luar PLN terus didorong demi mengejar target elektrifikasi nasional.

"Sebaran elektrifikasi nasional saat ini pada Triwulan I tahun 2026, kita sudah mencapai 98,83%. Di mana itu terdiri dari kontribusi rasio elektrifikasi PLN sebesar 98,56% dan sisanya berasal dari badan usaha lain di luar PLN maupun swadaya masyarakat. Jadi kita masih punya PR untuk mencapai 99,99% hingga tahun 2029. Dan upaya itu terus kita lakukan hingga saat ini," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News