JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri tengah berupaya menuntaskan program pendataan penduduk dengan KTP elektronik atawa e-KTP yang ditargetkan rampung pada akhir Desember 2016. Sampai saat ini, masih ada 29 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki kartu identitas elektronik tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan, total penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 182 juta merupakan penduduk dewasa di atas usia 17 tahun yang telah wajib memiliki KTP.

Menurut dia, sampai kini sebanyak 158 juta warga telah terekam datanya. "Dari 158 juta yang terekam data penduduknya itu, baru 153 juta yang miliki e-KTP," kata Tjahyo, pekan lalu.

Alhasil, sampai April ini masih ada 29 penduduk yang belum memegang kartu identitas elektronik. Di mana, sebanyak lima juta di antaranya telah terekam dan masih menunggu proses pendistribusiannya.

Menurut Tjahyo, meskipun masih ada 15,9% penduduk dewasa yang belum memegang e-KTP, pihaknya tetap optimistis program ini bisa kelar pada akhir tahun ini. "Masih ada waktu, target kami tetap tahun ini harus selesai, makanya harus jemput bola," jelas itu.

Selain itu, upaya lainnya yang sedang dilakukan yaitu meningkatkan kualitas operator agar proses pelayanan bisa cepat, menggiatkan sosialisasi ke warga untuk akan pentingnya dokumen kependudukan, serta berkoordinasi dengan kepala daerah dan seluruh unit layanan publik agar basis pelayanan publik menggunakan NIK dan e-KTP.

Ia menambahkan, untuk peningkatan layanan, pemerintah juga telah menerapkan konektivitas layanan e-KTP di seluruh Indonesia, sehingga bisa diakses meskipun di luar domisili. "Misalnya saja punya KTP Jakarta, tapi ketika di Papua habis masa berlakunya, sekarang sudah bisa langung mengurusnya di Papua," ujar dia.

Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk segera memperbaiki sistem informasi mengenai identifikasi kependudukan sehingga bisa terapkan secara tunggal dan terintegrasi. Dengan begitu, ke depan e-KTP bisa dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan dan diakses secara online, tidak hanya sekadar indentitas warga.

Jokowi berharap, dengan penerapan e-KTP yang terintegrasi ini, maka nantinya tidak diperlukan lagi banyak kartu. "Kalau dulu program e-KTP ini benar, saya kira sebetulnya bisa dipakai untuk apapun. Ini yang harus segera dibereskan," kata Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini