JAKARTA. Meski enam fraksi di DPR telah sepakat untuk membuka peluang kenaikan harga BBM bersubsidi melalui pasal 7 ayat 6 A UU APBNP, tapi rupanya masih ada beberapa anggota DPR yang tak sepaham dengan keputusan fraksinya. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Tamsil Linrung mengungkapkan, enam fraksi di DPR yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PAN dan Fraksi PKB menyetujui usulan adanya pasal 7 ayat 6 A UU APBNP. Ayat ini memuat ketentuan dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5% dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBNP 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya. Nah, harga ICP Dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi ICP selama 30 hari terakhir. Hanya saja, masih ada tiga fraksi yaitu PDIP, Fraksi Gerindra dan Hanura yang tidak setuju. Karena masih ada tiga fraksi yang belum sepakat, maka "Butir A dalam pasal 7 ayat 6 ini akan dibawa ke sidang paripurna untuk mendapat persetujuan," ungkap Tamsil. Meski begitu, rupanya keputusan fraksi yang menyetujui usulan ini belum bulat. Buktinya, masih ada anggota fraksi yang tak sepakat dengan keputusan fraksinya. Salah satunya adalah anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Lily Wahid menyatakan tidak setuju dengan usulan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Bahkan, ia blak-blakan mengaku sepakat dengan tiga fraksi yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. "Saya tidak setuju keputusan untuk menaikkan harga BBM," ungkapnya Kamis (29/3). Kenaikan harga minyak mentah sudah pasti berpengaruh pada beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Tapi, Lily berpendapat masih banyak cara untuk menambal pembengkakan defisit akibat beban subsidi yang menggelembung. Salah satu caranya, Lily mengungkapkan pemerintah bisa menunda pembayaran utang luar negeri alias melakukan moratorium pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu. "Dana pembayaran utang bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur perminyakan dan memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negeri," tandasnya.
Masih ada fraksi pembelot kenaikan harga BBM
JAKARTA. Meski enam fraksi di DPR telah sepakat untuk membuka peluang kenaikan harga BBM bersubsidi melalui pasal 7 ayat 6 A UU APBNP, tapi rupanya masih ada beberapa anggota DPR yang tak sepaham dengan keputusan fraksinya. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Tamsil Linrung mengungkapkan, enam fraksi di DPR yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PAN dan Fraksi PKB menyetujui usulan adanya pasal 7 ayat 6 A UU APBNP. Ayat ini memuat ketentuan dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 5% dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBNP 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya. Nah, harga ICP Dalam kurun waktu berjalan adalah realisasi ICP selama 30 hari terakhir. Hanya saja, masih ada tiga fraksi yaitu PDIP, Fraksi Gerindra dan Hanura yang tidak setuju. Karena masih ada tiga fraksi yang belum sepakat, maka "Butir A dalam pasal 7 ayat 6 ini akan dibawa ke sidang paripurna untuk mendapat persetujuan," ungkap Tamsil. Meski begitu, rupanya keputusan fraksi yang menyetujui usulan ini belum bulat. Buktinya, masih ada anggota fraksi yang tak sepakat dengan keputusan fraksinya. Salah satunya adalah anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Lily Wahid menyatakan tidak setuju dengan usulan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Bahkan, ia blak-blakan mengaku sepakat dengan tiga fraksi yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. "Saya tidak setuju keputusan untuk menaikkan harga BBM," ungkapnya Kamis (29/3). Kenaikan harga minyak mentah sudah pasti berpengaruh pada beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah. Tapi, Lily berpendapat masih banyak cara untuk menambal pembengkakan defisit akibat beban subsidi yang menggelembung. Salah satu caranya, Lily mengungkapkan pemerintah bisa menunda pembayaran utang luar negeri alias melakukan moratorium pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu. "Dana pembayaran utang bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur perminyakan dan memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negeri," tandasnya.