KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembebasan lahan masih jadi aspek yang belum rampung dalam proyek ketahanan pangan atau food estate. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rencananya food estate pada tahap awal akan dikembangkan di Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara.
"Masih terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan yaitu yang terkait dengan kepemilikan lahan di area food estate," ujar Jokowi saat rapat terbatas secara virtual di Istana Bogor, Rabu (23/9).
Baca Juga: Jokowi minta kalkulasi food estate untuk dikembangkan ke provinsi lain Jokowi bilang food estate akan menggunakan lahan yang luas. Pada lahan irigasi seluas 148.000 hektare (ha) akan digunakan untuk menanam padi sedangkan lahan non irigasi seluas 622.000 ha akan digunakan untuk komoditas lain. Tidak hanya pertanian, nantinya food eatate juga akan digunakan untuk peternakan dan perikanan. Sehingga total lahan yang disiapkan oleh pemerintah Kalimantan Tengah mencapai 1,4 juta ha. "Kami menyediakan awal 1 juta ha, setelah menghadap pak Menteri Pertahanan kami menyiapkan 1,4 juta ha," terang Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sarbran. Sugianto berharap nantinya lahan tersebut dapat digunakan untuk industri pangan dari hulu hingga hilir. Lahan yang disiapkan pun dinilai mampu untuk ditanami sejumlah komoditas pangan dari padi hingga sayur termasuk bawang putih.
Baca Juga: Food Estate dan Pertahanan Negara Food estate bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Di tengah pandemi virus corona (Covid-19), Organisasi Pangan Dunia (FAO) memprediksi akan terjadi krisis pangan dunia. Selain itu, food estate juga disiapkan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Terakhir Jokowi meminta agar food estate dapat mengurangi ketergantungan impor pangan Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli