JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan pegawai negeri sipil yang menyelewengkan biaya perjalanan dinas. Modus penyelewengannya semakin beragam mulai dari memalsukan kwitansi hingga membuat berkas perjalanan dinas fiktif.Kendati demikian, BPK mengaku bisa mengidentifikasi berbagai modus kejahatan itu. "Sebetulnya hanya orang-orang yang nekat saja yang berani melakukan itu karena pastinya akan ketahuan," tutur Wakil Ketua Hasan Bisri seusai sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/5).Kabar baiknya, jumlah penyelewengan biaya perjalanan dinas semakin menurun dibandingkan 2010 lalu. Sayang, Hasan tidak menyebutkan berapa besar nilai penyelewengan biaya dinas 2011 lalu. Ketika ditanya, dia tak menjawab.Hasan juga enggan mengungkapkan lembaga/kementerian mana yang paling besar penyelewengannya. Dia khawatir pengungkapkan itu akan menimbulkan polemik. Selain itu, dia beralasan pemeriksaan BPK dilakukan secara sampling. "Oleh karena itu, saya tidak akan menyebutkan kementerian ataupun lembaga mana yang paling besar atau paling kecil melakukan penyelewengan anggaran," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Masih ada PNS yang korupsi biaya perjalanan dinas
JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan pegawai negeri sipil yang menyelewengkan biaya perjalanan dinas. Modus penyelewengannya semakin beragam mulai dari memalsukan kwitansi hingga membuat berkas perjalanan dinas fiktif.Kendati demikian, BPK mengaku bisa mengidentifikasi berbagai modus kejahatan itu. "Sebetulnya hanya orang-orang yang nekat saja yang berani melakukan itu karena pastinya akan ketahuan," tutur Wakil Ketua Hasan Bisri seusai sidang paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/5).Kabar baiknya, jumlah penyelewengan biaya perjalanan dinas semakin menurun dibandingkan 2010 lalu. Sayang, Hasan tidak menyebutkan berapa besar nilai penyelewengan biaya dinas 2011 lalu. Ketika ditanya, dia tak menjawab.Hasan juga enggan mengungkapkan lembaga/kementerian mana yang paling besar penyelewengannya. Dia khawatir pengungkapkan itu akan menimbulkan polemik. Selain itu, dia beralasan pemeriksaan BPK dilakukan secara sampling. "Oleh karena itu, saya tidak akan menyebutkan kementerian ataupun lembaga mana yang paling besar atau paling kecil melakukan penyelewengan anggaran," katanya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
