KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tetap berupaya melakukan net zero deforestation meski  masih perlu pembukaan lahan hutan untuk kebutuhan proyek pemerintah seperti pembangunan jalan.

Penasehat Senior Tim Kerja Indonesia's Folu Net Sink 2030 Kemenhut Ruandha Sugardiman menyebut Indonesia dalam Conference of the Parties (COP) 29 telah menegaskan posisinya dalam mengatasi perubahan iklim. 

Kala itu, Indonesia menawarkan skema net zero deforestation yang artinya Indonesia masih melakukan pembukaan hutan namun juga akan melakukan penutupan hutan dengan reboisasi di beberapa lahan hutan lainnya.  

BI Optimistis Hadapi 2026, Perkuat Bauran Kebijakan hingga Digitalisasi

"Dalam COP 29, bu Menteri Kehutanan saat itu dengan gigih menjawab Indonesia tidak mungkin zero deforestation karena kita masih perlu lahan untuk pembangunan jalan dan pelabuhan. Jadi tidak mungkin bisa zero," kata Ruandha dalam di Kantor Kemenhut, Jum'at (16/5). 

Baca Juga: Perluasan Lahan Sawit Berpotensi Picu Masalah Deforestasi

Ruandha menjelaskan, jika zero deforestation artinya Indonesia tidak boleh melakukan penebangan pohon sama sekali untuk keperluan apapaun. 

Untuk itu, pemerintah berkomitmen melakukan net zero deforestation yang artinya pembangunan dan perekonomian tetap bisa berjalan. Sementara itu, kelestarian lingkungan juga tetap terjaga. 

"Zero deforestation artinya tidak mungkin dilakukan. Maka kita tawarkan net zero deforestation artinya boleh ada penebangan disini tapi kita tutup penghijauan atau penamaan di tempat lain," jelasnya. 

"Sehingga pembangunan bisa jalan, perekonomian bisa jalan, tapi lingkungan bisa dipertahankan dengan baik," imbuhnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News