JAKARTA. Sejumlah bank pembangunan daerah (BPD) masih tergantung pada pemerintah daerah (pemda) dalam hal penambahan permodalan. Hal ini menyebabkan banyak bank daerah yang masih mempunyai modal inti di bawah Rp 5 triliun, dan masuk katagori BUKU I dan II.

KONTAN mencatat, saat ini terdapat total 26 BPD di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 22 BPD atau 85%-nya bermodal inti di bawah Rp 5 triliun. Untuk bisa naik kelas, tentu BPD ini sangat mengharapkan pemda menggelontorkan pendanaan.

Muhammad Syachroni, Direktur Bisnis Bank Lampung menargetkan pada tahun 2018 nanti, Bank Lampung bisa naik kelas menjadi BUKU II. "Hal ini dengan penambahan modal sesuai komitmen pemegang saham, untuk tambahan setoran modal Rp 500 miliar hingga April 2018," ucap Syachroni kepada KONTAN, Minggu (4/6).

Sebagai gambaran, Bank Lampung saat ini masih merupakan kelompok BUKU I dengan modal inti sebesar Rp 612 miliar.

Eddie Rizlianto, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara (Bank Sumut) bilang, setoran modal Bank Sumut sebagian besar masih bersumber dari pemda. "Setoran modal selain dari sisa lebih penggunaan anggaran daerah, juga dari pembagian dividen," ucap Eddie kepada KONTAN, Minggu (4/6).

Kata Eddie, pemodal menyetujui 35% dividen dijadikan modal untuk penambahan di cadangan umum sebesar 5%. Adapun kini Bank Sumut juga sedang mengupayakan revaluasi aset, sebagai upaya menambah modal.

Muhammad Adil Direktur Utama BPD Sumatra Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) berharap pemerintah daerah dapat kembali menyetor modal. "Sebagian pemegang saham sudah menyetor di semester I-2017 ini," ujarnya.

KONTAN mencatat, meski modal inti BPD rata-rata masih di bawah Rp 5 triliun, mayoritas sudah membukukan rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) yang baik. CAR mayoritas BPD kini berada di atas 15%. Dari total 26 BPD di Tanah Air, saat ini hanya dua BPD yang mempunyai CAR pas-pasan, yakni Bank Sulut dan Bank Banten.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie