KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih akan menetapkan kebijakan defisit anggaran untuk APBN tahun 2020 mendatang yang diprediksi berkisar 1,52%-1,75% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, Kementerian Keuangan belum menetapkan strategi front-loading untuk tahun depan. Front-loading ialah strategi pembiayaan dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar di awal tahun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, front-loading memang merupakan salah satu strategi dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian, terutama secara global, untuk menjaga keberlangsungan APBN.
Baca Juga: Pemerintah meraup Rp 10,8 triliun pada lelang SUN, lebih rendah daripada target Kendati begitu, pemerintah masih mengamati kondisi pasar saat ini dan ke depan untuk memastikan apakah front-loading masih akan dilakukan. “Belum kita lihat, karena front-loading itu sangat situasional, sangat oportunistik sifatnya,” kata Luky saat ditemui usai peluncuran Sukuk Tabungan (ST) 005 di kantor DJPPR, Kamis (8/8). Luky menjelaskan, pemerintah biasanya memanfaatkan kondisi pasar yang tenang dan stabil untuk melakukan penerbitan surat utang global. Saat ini, ia menilai, kondisi pasar sedang sangat volatil sehingga kondisi pasar obligasi juga naik turun. Jika fluktuasi perekonomian global mereda di semester I-2020, pemerintah kemungkinan kembali menempuh strategi front loading. Sebaliknya, fluktuasi pasar yang tinggi akan menahan pemerintah menerbitkan surat utang. “Misalnya ternyata semester I-2020 sangat fluktuatif, ya mungkin kita tidak akan ambil di (penerbitan SBN) di semester satu,” ungkapnya. Luky mengakui, strategi front loading yang diambil sejak akhir tahun lalu untuk APBN 2019 cukup ampuh dalam membantu menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian sepanjang tahun ini. Lantas, realisasi pembiayaan anggaran, menurutnya, masih berjalan sesuai dengan rencana pemerintah (on the track). Baca Juga: Investor meminta yield tinggi, lelang sukuk diramal tetap ramai
