KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui membutuhkan anggaran jumbo untuk penanganan pandemi Covid-19. Bahkan, bendahara negara ini memproyeksi, anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa lebih dari Rp 300 triliun. 

Padahal kini, pemerintah sudah menyiapkan Rp 214,9 triliun untuk program kesehatan. Ini pun naik dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp 176 triliun. Kenaikan didapat dari realokasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang capai Rp 55,21 triliun. 

“Anggaran kesehatan naik dari Rp 176 triliun dalam penanganan Covid-19 menjadi Rp 214,9 triliun. Dan total anggaran kesehatan bisa di atas Rp 300 triliun dan ini angka yang luar biasa besar,” jelas Sri Mulyani via video konferensi, Rabu (4/8). 

Anggaran yang besar tersebut digunakan untuk membayar biaya perawatan Covid-19, insentif dan santunan kematian untuk tenaga kesehatan, pengadaan vaksinasi, penguatan testing, tracing, treatment (3T) hingga pembayaran JKN-KIS. 

Baca Juga: Sri Mulyani ungkap kekhawatirannya soal gelombang kedua Covid pada ekonomi RI

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga mengupayakan percepatan vaksinasi secara gratis dan menjamin pasokan vaksin tetap ada. Hal ini dilakukan agar nantinya peningkatan mobilitas masyarakat tak melulu akan menyebabkan peningkatan kasus harian Covid-19. 

Selain itu, ini juga seiring dengan adanya gelombang kedua Covid-19 dan berkembangnya varian delta yang lebih menular. Sri Mulyani pun mengaku, ini membuat kinerja perekonomian kuartal III-2021 menjadi lebih berat. 

Padahal, pada kuartal II-2021 sudah terlihat adanya pemulihan, ditandai dengan sejumlah indikator dini perekonomian yang menunjukkan adanya pemulihan. 

“Adanya varian delta ini mengharuskan kami melakukan penyesuaian lewat pembatasan yang tentu akan berpengaruh ke momentum pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Pada kuartal III-2021 ini pun, Sri Mulyani mengaku bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam menjaga antara pemulihan perekonomian dan penanganan Covid-19.

Namun, hal ini membuat pemerintah tak patah arang. Pemerintah harus tetap bertindak cepat agar dampak negatif varian delta ini tidak makin besar, baik ke sektor kesehatan maupun ke perekonomian. 

Selanjutnya: Indonesia ingin keluar dari middle income trap? Ini kata Bappenas

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari