KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memastikan akan memantau praktik tender menjelang tahun politik 2019.

"Praktik persekongkolan tender diduga akan kian marak menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019," ujar Ketua Komisioner KPPU Kurnia Toha saat acara seminar outlook persaingan usaha, Rabu (19/12).

Kurnia bilang tidak hanya penegakkan hukum, pencegahan pun ikut digenjot. Hal itu memberikan pemahaman bahwa terdapat lembaga yang mengawasi proses tender.

Oleh karena itu KPPU aktif melakukan sosialisasi terutama di daerah. Selain itu, KPPU juga bekerja sama dengan berbagai lembaga termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pasalnya sumber daya manusia di KPPU yang kurang membuat pengawasan menjadi sulit. "Kita juga menggiatkan kerja sama dengan akademisi dan LSM karena cakupan kerjanya luas," terang Kurnia.

Asal tahu saja, saat ini sumber daya manusia (SDM) KPPU hanya sekitar 335 orang. Jumlah tersebut harus mengawasi aktivitas bisnis yang melibatkan 4.000 pelaku usaha besar dan hampir 60 juta pelaku usaha menengah dan kecil.

Kesulitan serupa juga diungkapkan oleh Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Faisal bilang politik membuat kinerja KPPU menjadi berat.

"Berat buat KPPU karena yang menciptakan distorsi itu pemerintah dan pemerintah membuat koalisi gemuk," terang Faisal.

Koalisi gemuk diidentikkan dengan pembagian porsi bagi anggota koalisi. Selain koalisi gemuk, Faisal juga mengingatkan indikasi persaingan usaha tidak sehat dari kubu oposisi saat ini.

Faisal bilang kubu oposisi merupakan partai yang sudah lama tidak memegang kekuasaan. Hal itu membuat kemungkinan akan siap mengeruk keuntungan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto