KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelabuhan menjadi fasilitas perhubungan penting di wilayah kepulauan. Masih terkendalanya aktivitas pelabuhan di Batam menjadi salah satu fokus kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru.

Harapan sejumlah pengusaha untuk pembenahan Pelabuhan Batam pun bisa menjadi masukan bagi BP Batam. Bani Maulana Mulia selaku Managing Director PT Samudera Indonesia, Tbk (SMDR) menilai, isu yang perlu dipertimbangkan ialah Peraturan Kepala (Perka) No. 17 tahun 2016.

Dalam beleid ini, menurut dia, tarif pelabuhan lebih tinggi US$ 0,1 ketimbang di Singapura dan Malaysia. Selain itu, pemberlakuannya tanpa waktu sosialisasi maupun adaptasi yang cukup.

"Ini yang membuat daya saing pelabuhan Batam menjadi turun dan berat bagi pengusaha," kata Bani kepada Kontan.co.id, Selasa (7/11).

Carmelita Hartoto, Ketua DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) bilang pihaknya tengah berdiskusi dengan berbagai asosiasi lain untuk memberikan masukan terkait permasalahan pelabuhan.

"Kami sedang diskusi dengan pemerintah mengenai tarif-tarif kepelabuhan dan beberapa kebijakan yang dianggap kurang pas," jelas Carmelita.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia