JAKARTA. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan adanya klaim dari segelintir masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat Jakarta menolak naiknya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menjadi pejabat definitif. Menurut Pras, klaim tersebut tak sesuai fakta yang terjadi di lapangan mengacu pada hasil Pemilu Presiden 2014. Pras menjelaskan, apabila pada Pilpres kemarin Joko Widodo, yang saat itu masih berstatus Gubernur DKI, gagal memperoleh suara terbanyak di wilayah DKI Jakarta, maka itu artinya mayoritas warga Jakarta tak setuju Jokowi meninggalkan jabatannya karena tak rela dipimpin oleh Ahok. "Tapi kan nyatanya, kemarin Pak Jokowi didukung oleh mayoritas masyarakat Jakarta. Jadi, masyarakat Jakarta yang mana yang menolak Ahok menjadi gubernur?" ujar Pras, di Gedung DPRD DKI, Senin (3/11).
Masyarakat Jakarta mana yang tolak Ahok?
JAKARTA. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan adanya klaim dari segelintir masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat Jakarta menolak naiknya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menjadi pejabat definitif. Menurut Pras, klaim tersebut tak sesuai fakta yang terjadi di lapangan mengacu pada hasil Pemilu Presiden 2014. Pras menjelaskan, apabila pada Pilpres kemarin Joko Widodo, yang saat itu masih berstatus Gubernur DKI, gagal memperoleh suara terbanyak di wilayah DKI Jakarta, maka itu artinya mayoritas warga Jakarta tak setuju Jokowi meninggalkan jabatannya karena tak rela dipimpin oleh Ahok. "Tapi kan nyatanya, kemarin Pak Jokowi didukung oleh mayoritas masyarakat Jakarta. Jadi, masyarakat Jakarta yang mana yang menolak Ahok menjadi gubernur?" ujar Pras, di Gedung DPRD DKI, Senin (3/11).