KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mewanti-wanti dampak penurunan daya beli masyarakat kelas ekonomi menengah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Jefry Romdonny mengatakan bahwa penurunan daya beli masyarakat kelas menengah bawah harus segera diatasi oleh pemerintah.

Hal ini dikarenakan pelemahan daya beli dapat memperlambat kinerja penerimaan pajak, mengingat kelompok tersebut menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak.

Baca Juga: Keyakinan Konsumen dan Penjualan Eceran Turun, Dikhawatirkan Merembet Tahun Depan

"Penurunan daya beli masyarakat kelas menengah bawah itu tentunya memperlambat kinerja pendapatan perpajakan ke depan, menimbang kelas menengahlah yang berkontribusi pada pendapatan perpajakan yang paling besar," ujar Jefry dalam Rapat bersama Menteri Keuangan, Rabu (13/11).

Ia menambahkan, keterbatasan penerimaan pajak terutama dari sektor yang terpengaruh terhadap pelemahan daya beli serta ketidakpastian global berpotensi meningkatkan defisit anggaran.

"Jika tidak dikelola dengan baik, tentu bisa mengganggu stabilitas fiskal dan juga memperbesar ketergantungan pembiayaan utang," katanya.

Sebagai informasi, hingga Oktober 2024, realisasi penerimaan pajak baru terkumpul Rp 1.517,5 triliun. Realisasi ini baru setara 76,3% dari target APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun.

Baca Juga: Belanja Perpajakan Terus Meningkat, Pemerintah Diminta Evaluasi Kemanfaatannya

Realisasi penerimaan pajak tersebut mengalami kontraksi 0,4% secara tahunan atau year on year (yoy) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 1.523,9 triliun.

Sementara itu, defisit anggaran per Oktober 2024 ini setara 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli