JAKARTA. Lembaga Founding Father House menyatakan, saat publik ditanya secara terbuka tentang harapannya terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2016, sebanyak 23,3 persennya menjawab harapan mereka adalah agar tak lagi kompromi dengan partai politik.

"Kami tidak menyediakan jawaban. Jadi terserah publik mau jawab apa. Nah, publik melihat poin terbesar Jokowi-JK adalah ini," ujar peneliti FFH Dian Permata, dalam diskusi di Senayan, Jakarta, Kamis (24/12).

Sementara itu, harapan publik berikutnya adalah Jokowi-JK harus lebih tegas dan cepat dalam bersikap serta mengambil kebijakan dengan 16,4 persen.

Inovasi Ekonomi dan Pemberdayaan Holistik Bawa Nasabah PNM Naik Kelas

Dian mencontohkan, respon lambat Jokowi salah satunya dapat terlihat dari responnya terhadap kasus Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan DPR.

"Fenomena politik itu bisa dilihat. Ketika kasus MKD, Papa Minta Saham. Berapa lama Jokowi marah-marahnya? Dua minggu kemudian kan? Nah itu salah satu jawaban yang ada di publik," tutur Dian.

Adapun, harapan ketiga publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK di 2016 adalah agar komunikasi antarmenteri ditingkatkan. Sebanyak 10,3 persen berharap menteri tidak saling sikut.

"Kalau saya lihat dari jawabannya, banyak tentang rajawali kepret. Jadi ada pertempuran antara Rizal Ramli dengan Wapres, Rizal Ramli dengan menteri, dan menteri sama menteri," kata dia.

Kemudian, harapan lainnya adalah agar hubungan antarlembaga diperbaiki, dalam hal ini pemerintah, kementerian, DPR, dan KPK. Angka respoden terhadap harapan ini mencapai 6,2 persen.

Survei  "Persepsi dan Harapan Publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2016" dilakukan pada 31 November-22 Desember 2015.

Sampel diperoleh melalui teknik systematic random sampling. Jumlah responden 813 orang yang sudah memiliki hak pilih.

Sementara itu, tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen. (Nabilla Tashandra)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News