KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah fokus pada jaring pengaman sosial. Hal itu disampaikan saat membuka musyawarah perencanaan dan pembangunan nasional tahun 2020. 

Akibat pandemi virus corona (Covid-19) memberi tekanan ekonomi bagi masyarakat. "Hampir semua sektor di tanah air, PHK, kehilangan pendapatan, pekerjaan, jumlah warga miskin meningkat," ujar Jokowi saat membuka Musrenbangnas tahun 2020 melalui video conference di Istana Merdeka, Kamis (30/4).

Baca Juga: Bappenas: RKP 2021 fokus pada pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi corona

Seluruh pihak harus merancang model bagi tata cara jaring pengaman sosial. Hal itu agar program jaring pengaman sosial dapat berjalan efektif.

Jokowi minta jaring pengaman sosial yang dikeluarkan pemerintah dapat tepat sasaran. Terdapat data yang transparan dan akuntabel sehingga dapat dipantau. "Setiap saat bisa dilihat, bisa diketahui sehingga dapat dikoreksi dengan cepat kalau terjadi kesalahan," terang Jokowi.

Asap tahu saja sebelumnya pemerintah pusat telah menyediakan anggaran untuk jaring pengaman sosial akibat Covid-19. Total anggaran yang digunakan mencapai Rp 110 triliun.

Baca Juga: HIPMI gandeng IndoAlkes distribusikan alat kesehatan ke masyarakat dan pemerintah

Selain itu pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19. Selain untuk jaring pengaman sosial, APBD juga direalokasikan untuk fasilitas kesehatan dan stimulus ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi