KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Antrian panjang tampak di sejumlah supermarket dan pom bensin di Yangon pada Selasa (7/9/2021). Kondisi ini terjadi tak lama setelah pemerintah bayangan Myanmar mendeklarasikan "perang defensif rakyat" melawan junta.

Melansir The Straits Times, dalam pesan video yang disiarkan online di pagi hari, penjabat presiden Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), Duwa Lashi La, memperingatkan pegawai negeri untuk tidak pergi ke kantor. Dia juga mendesak masyarakat untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu dan membeli obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari. 

Selain itu, dia meminta kelompok perlawanan bersenjata anti-junta untuk menumpas pasukan junta di wilayah masing-masing, dan organisasi etnis bersenjata Myanmar untuk "segera menyerang" junta melalui berbagai metode.

Inovasi Ekonomi dan Pemberdayaan Holistik Bawa Nasabah PNM Naik Kelas

"Saya percaya bahwa negara-negara tetangga kami, negara-negara Asean, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua negara lain di seluruh dunia memahami bahwa kami melakukannya karena kebutuhan," katanya.

Baca Juga: Junta Myanmar sepakat untuk gencatan senjata demi kelancaran bantuan kemanusiaan

Dalam pernyataan terpisah, NUG mendeklarasikan keadaan darurat yang hanya akan berakhir ketika pemerintahan sipil kembali berkuasa.

Pengumuman itu memicu pembelian panik (panic buying) di Yangon, di mana banyak warga membeli beras, minyak goreng, makanan kering, dan obat-obatan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan The Straits Times, antrian panjang kendaraan terbentuk di luar SPBU saat pengendara bergegas untuk mengamankan bahan bakar.

Deklarasi NUG datang hanya seminggu sebelum pertemuan Majelis Umum PBB di New York, di mana NUG bersaing dengan junta untuk diakui sebagai perwakilan sah Myanmar.

Baca Juga: Junta Myanmar diduga berupaya mempertahankan kekuasaan dan membubarkan Partai NLD

NUG terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan oleh kudeta militer 1 Februari serta aktivis dan intelektual masyarakat sipil yang bersekutu. Baik NUG dan junta Myanmar telah mencela pihak yang lain sebagai teroris.