KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengungkapkan perkembangan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Hingga saat ini, Indonesia telah memenuhi sekitar 80% persyaratan yang ditetapkan organisasi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, proses aksesi Indonesia terus berjalan melalui pengisian kuesioner dan pelaksanaan fact-finding mission oleh OECD.

"Progres sementara ini kan dalam secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80%," ujar Airlangga kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (9/11/2026).

Meski demikian, masih terdapat sejumlah persyaratan krusial yang membutuhkan penyempurnaan regulasi. Pemerintah pun memprioritaskan penyelesaian tiga regulasi pada tahun depan.

Baca Juga: OECD Kerek Proyeksi Ekonomi RI 2026 Jadi 5,2%, Ini Faktor Pendorongnya

Pertama, regulasi mengenai foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat publik asing. Airlangga menjelaskan Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur praktik penyuapan terhadap perusahaan maupun regulator asing tersebut.

"Tanpa regulasi foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama," katanya.

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan aturan tersebut. Rencananya, aturan mengenai foreign bribery akan masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Itu nanti salah satu usulan adalah Undang-Undang tipikor yang sedang direvisi," jelas Airlangga.

Baca Juga: Lampaui Proyeksi OECD dan ADB, Suahasil Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 6% di 2026

Sementara dua Undang-Undang yang akan direvisi pada tahun depan ada UU Statitik dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Khusus mengenai persaingan usaha, Airlangga mengatakan regulasi yang berlaku saat ini masih mengacu pada undang-undang yang diterbitkan pada 1999.

Menurutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan revisi aturan tersebut. Selain itu, Komisi VI DPR juga telah mengusulkan revisi UU Persaingan Usaha sebagai inisiatif DPR.

"Karena (UU) persaiangan usaha kan ini kita punya masih yang lama sekali, tahun 1999. Jadi ini kan sudah oleh KPPU juga sudah diajukan oleh KPPU juga sudah diajukan dan dengan komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR," jelas Airlangga.

Baca Juga: OECD Ingatkan Risiko El Nino Ekstrem di Akhir Tahun Ancam Produksi Pangan & Inflasi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News