KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Publisher musik telah meminta hakim federal untuk menggandakan gugatan hukum mereka terhadap Peloton Interactive Inc menjadi US$ 300 juta. Pihaknya mengatakan, pembuat sepeda statis tersebut telah merilis lebih dari 2.000 video workout yang digunakan tanpa izin.

Menlansir Reuters, The National Music Publishers Association mengatakan, sejak tuntutan pertama bulan Maret, pihaknya menemukan segudang lagu tambahan yang secara sadar dan ceroboh ditawarkan oleh perusahaan itu. Semuanya ditawarkan kepada pelanggan tanpa terlebih dahulu mendapatkan lisensi.

Baca Juga: Dewan Perwakilan AS meminta data email pribadi Jeff Bezos sampai Mark Zuckerberg

Ini diduga termasuk lagu-lagu dari Adele, Beyonce, Ariana Grande, John Legend, Maroon 5, Meek Mill dan Taylor Swift, serta lagu klasik seperti The Beatles '“I Saw Her Standing There”, Ray Charles' "Georgia On My Mind" dan The Who “I Can See For Miles.” Para penerbit ingin menambahkan 1.324 lagu lain ke gugatan mereka.

"Peloton memahami sepenuhnya apa yang disyaratkan oleh undang-undang hak cipta. Mereka seharusnya memasukkan lisensi hak cipta. Mereka malah menginjak-injak hak penggugat dengan menggunakan karya musik mereka secara gratis dan tanpa izin," kata penerbit dalam proposal pengaduan yang diajukan yang diajukan pada Kamis (12/9) malam.

Usulan pengaduan diajukan dua hari setelah Peloton berencana untuk mengumpulkan dana hingga US$ 1,33 miliar lewat Initial Public Offering (IPO). Mereka menawarkan 46 juta saham dengan harga masing-masing antara US$ 26 dan US$ 29.

Peloton mengatakan platformnya bisa dikembangkan hanya melalui "kolaborasi yang intim" dengan label besar dan penerbit musik.

Baca Juga: Demi kesepakatan dagang, Jepang akan menghapus tarif impor wine dari AS

"Kami akan terus membela diri terhadap klaim yang dibuat dalam masalah ini. Kami akan melihat peluang untuk mengajukan tuntutan balik," kata perusahaan itu dalam pernyataan emailnya.

Dalam pengajuan pengadilan hari Jumat (15/9), pengacara Peloton meminta Cote untuk menjadwalkan konferensi pers. Hal ini dilakukan guna mengatasi dugaan kegagalan publisher dan asosiasi menyerahkan dokumen yang relevan dengan kasusnya.

Editor: Tendi Mahadi