KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Maxim Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyesuaikan bisnis dengan aturan baru yang tengah disiapkan pemerintah terkait ekosistem transportasi online, termasuk batas potongan aplikator, tarif pengantaran barang maupun makanan, serta keberlanjutan layanan.

Government Relation Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf bilang pihaknya menghargai setiap aspirasi yang disampaikan para mitra pengemudi. Namun, ia menekankan bahwa perubahan regulasi sebaiknya tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui forum diskusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Mulai dari pemerintah, perusahaan aplikasi, mitra pengemudi, pakar hingga masyarakat sebagai konsumen perlu terlibat. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar adil, objektif, dan berkelanjutan,” jelas Rafi kepada Kontan, Kamis (18/9/2025).

Semakin Inovatif, BPJS Kesehatan Terima Anugerah Bakti Nusantara dari Nusantara TV

Saat ini, ia memastikan bahwa komisi aplikator yang diberlakukan Maxim sesuai ketentuan Kementerian Perhubungan, yakni mulai dari 8% hingga 15%. Rafi menilai perlu ada kajian lebih mendalam terkait wacana penurunan komisi aplikator hingga maksimal 10%. Pasalnya, itu berisiko meningkatkan biaya perjalanan. 

Baca Juga: Maxim Nilai Regulasi Baru Ojol Harus Pertimbangkan Model Bisnis Tiap Aplikator

Rafi menjelaskan, penurunan komisi aplikator di bawah standar yang saat ini berlaku mengancam kemampuan perseroan menopang biaya operasional. Jika biaya operasional dibebankan ke konsumen, harga layanan otomatis naik dan tak lagi terjangkau bagi konsumen. Dus, cakupan layanan berisiko menurun dan kota-kota operasional bisa ditutup jika permintaan menurun.

“Akibatnya, pengemudi justru kehilangan kesempatan untuk bekerja,” sebutnya.

Kemudian terkait tarif makanan dan barang yang nantinya diatur pemerintah dalam Perpres baru, Rafi memastikan Maxim bakal mematuhi ketentuan yang berlaku. Ia memastikan perusahaan mempelajari aturan secara cermat agar penerapannya tak merugikan konsumen maupun mitra.

“Yang paling penting adalah konsumen tetap mendapatkan layanan yang terjangkau dan berkualitas, sementara mitra pengemudi dan mitra usaha memiliki ruang pendapatan yang layak. Maxim berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan kebijakan, sembari menjaga stabilitas ekonomi, inovasi, dan keberlanjutan ekosistem e-hailing,” katanya.

Baca Juga: Perluas Jangkauan Wilayah, Maxim Targetkan Punya 300 Mitra Bisnis pada Tahun 2026

Maxim menilai keberlanjutan usaha hanya bisa dicapai jika kepentingan seluruh pihak berjalan selaras. Oleh karena itu, perusahaan akan terus mencari formulasi ideal dalam skema bisnis yang ada.

“Kebijakan harus diimplementasikan dengan menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, memberikan peluang penghasilan yang memadai bagi mitra pengemudi, sekaligus memastikan kelangsungan usaha platform tetap terjaga,” sebut Rafi.

Namun, ia mengaku hingga kini pihaknya belum terlibat dalam forum komprehensif bersama pemerintah maupun asosiasi pengemudi terkait rancangan aturan baru. Perseroan mendorong adanya ruang dialog lanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Proses penetapan kebijakan transportasi daring harus melalui kajian mendalam dan komprehensif. Kami mendorong dialog lebih lanjut agar aturan yang dihasilkan tidak bersifat reaktif, melainkan terukur, adil, dan bisa diterapkan secara berkelanjutan,” tandasnya.

Baca Juga: Maxim Nilai Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi, Ini Alasannya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News