KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan, realisasi investasi pada kuartal III-2022  mencapai Rp 307,8 triliun. Realisasi ini tumbuh 1,9% dari realisasi investasi di kuartal II-2022 yang nilainya capai Rp 302,2 triliun.

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, jika dilihat secara wilayah, investasi di luar Jawa pada kuartal III-2022 paling mendominasi. Nilainya tercatat sebesar Rp 166,3 triliun atau mengalami pertumbuhan 47,9% secara tahuanan atawa year on year (YoY) dan menyumbang 54% kepada total realisasi investasi di periode tersebut.

Sedangkan investasi di pulau Jawa mencapai Rp 141,5 triliun atau tumbuh 35,8% yoy atau sebesar 46% dari total realisasi investasi pada periode tersebut.

Tugu Insurance Perkuat Fundamental, Raih Laba Rp594,82 Miliar hingga Kuartal III-2025

“Jadi Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi nasional kita yang dulunya di atas 60% sumbangsi-nya (investasi di pulau Jawa), namun sekarang di bawah 60%. Ini terjadi karena penetrasi investasi dilakukan Sebagian di luar pulau Jawa,” tutur Bahlil dalam Konferensi Pers, Senin (24/10).

Baca Juga: Realisasi Investasi pada Kuartal III-2022 Mencapai Rp 307,8 Triliun

Selain itu, mendominasinya investasi di luar pulau Jawa juga dikarenakan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut yang masif di era kepresidenan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Adapun, jika tinjau berdasarkan sektornya, realisasi pada  periode tersebut terdiri dari sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp 44 triliun atau menyumbang 14,3%, transportasi gudang dan telekomunikasi sebesar Rp 32,5 triliun atau berkontribusi sebesar 10,6%.

Kemudian, sektor perumahan, Kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp 28,9 triliun atau berkontribusi 9,4%, sektor pertambangan Rp 28,3 triliun atau berkontribusi 9,2%, dan sektor listrik, gas dan air sebesar Rp 27,3 triliun atau berkontribusi 8,8%.

“Ada dua variabel penting bahwa terjadi hilirisasi di sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan yang kita lakukan. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang hilirisasi. Sekalipun (di gugat) World Trade Organization (WTO),” pungkas Bahlil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News