KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan pendataan ulang, verifikasi, dan validasi kapal-kapal cantrang di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (12/2) lalu ini ditargetkan selesai besok (15/2). 

Hingga hari kedua pendataan, sudah terdaftar 262 unit kapal dengan 137 pemilik. Sebanyak 229 unit kapal di antaranya berasal dari 117 pemilik. Selain itu sudah dilakukan wawancara pada para pemilik, dan cek fisik 74 unit kapal.

Namun, dari jumlah tersebut, hanya 13 unit kapal yang memenuhi persyaratan. Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Susi Pudjiastuti bilang hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang berlangsung di Rembang menunjukkan, hampir semua kapal cantrang melakukan pemalsuan ukuran dan kapasitas kapal menjadi lebih kecil (markdown).

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Namun, pemerintah bukan mau menghukum para nelayan. "Pemerintah memutihkan, bukan memidanakan tindakan markdown. Hukumannya itu sebetulnya pidana," ujar Susi dalam siaran pers, Rabu (14/2).

Meski begitu, angka yang tertera tersebut dinilai masih dapat berubah. Perubahan jumlah kapal akan terjadi seiring dengan pendataan yang terus berjalan.

Susi juga meminta agar nelayan mematuhi persyaratan dalam penggunaan alat tangkap cantrang. Salah satunya dengan mematuhi jalur penangkapan cantrang yang telah ditentukan.

"Cantrang nangkapnya di jalur 2 (WPP 712), sekitar 4 mil hingga 12 mil," terang Susi.

Nantinya nelayan yang bersedia beralih alat tangkap akan diberikan bantuan jaminan asuransi kapal. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan pendampingan restrukturisasi kredit jika terjadi kredit macet dalam jangka waktu 1 tahun hingga 2 tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News