KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Porsi Kepemilikan Asing yang cukup besar pada Surat Utang Negara (SUN) bertenor panjang tak menjamin utang Indonesia aman dari pergerakan investor asing di pasar global. Aspek kontrol yang sulit serta potensi menggolaknya rupiah menjadi alasan mengapa pemerintah sebaiknya tekan angka proporsi kepemilikan asing.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, per 4 April 2018 kepemilikan asing terhadap SUN mencapai 39,73%. Kendati begitu, kebanyakan SUN yang dimiliki asing sebetulnya didominasi oleh SUN bertenor panjang, bukan spekulan.

“Saya kira mau itu bertenor panjang atau spekulan, sama saja. Pemerintah akan sulit melakukan kontrol seperti negosiasi dan profiling pada asing daripada pemilik domestik,” ujar Mohammad Faisal, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia kepada Kontan.co.id Sabtu, (7/4).

Sulitnya kontrol tersebut juga disebabkan karena investor (bond holder) bersifat banyak orang dan tersebar. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan pinjaman bilateral.

“Pinjaman bileral seperti pada Fiji misalnya, pemerintah tinggal berangkat, adakan negosiasi, selesai,” jelas Faisal.

Selain itu, bahaya lain adalah potensi tekanan pada nilai rupiah. Pada saat jatuh tempo, pembayaran utang dan pemberian imbal hasil pada investor asing akan membuat cadangan devisa melemah sehingga berpotensi melemahkan rupiah.

“Bahaya lainnya tentu berkaitan dengan kerentaran rupiah. Pembayaran utang dan imbal hasil pada investor asing tidak mungkin menggunakan mata uang domestik, hal itu tentu akan mengurangi cadangan devisa dan berpotensi melemahkan nilai rupiah,” sebut Faisal.

Faisal juga beberapa kali membandingkan proporsi kepemilikan asing pada SUN Indonesia dengan apa yang terjadi di negara-negara lain. Bila dibandingkan dengan utang luar negeri (ULN) Indonesia yang mencapai 24% dengan proporsi kepemilikan SUN oleh asing 39.73%, maka ULN Jepang sebesar 5% dan kepemilikan asing di SUN Jepang sebesar 11% tergolong sangat minim.

“Thailand dan Jepang, proporsi utang mereka terhadap asing dibawah 10%. Kepemilikan asing pada SUN mereka dibawah 20%,” kata Faisal.

Untuk menanggulangi kondisi berbahaya ini, Faisal mengatakan bahwa pemerintah mau tidak mau harus menekan proporsi kepemilikan asing terhadap SUN. Pemerintah seharusnya dapat lebih memaksimalkan investor-investor domestik.

“Dengan kondisi yang ada akhir-akhir ini, seharusnya penekanan proporsi kepemilikan asing dan pengalihannya pada investor domestik bisa-bisa saja dilakukan,” pungkas Faisal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi