KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai program koperasi desa (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menciptakan perputaran dana besar di wilayah pedesaan. Namun, dampak riil terhadap ekonomi desa dinilai sangat bergantung pada kualitas implementasi dan kemampuan rantai pasok lokal dalam menyerap permintaan baru. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan secara nominal hitungan Presiden Prabowo Subianto mengenai potensi aliran dana hingga miliaran rupiah ke desa bukan hal yang mengada-ada.
“Secara aritmetik sebenarnya tidak mengada-ada jika yang dimaksud adalah akumulasi dana yang mengalir ke seluruh ekosistem desa secara nasional,” ujar Yusuf kepada Kontan, Senin (18/5/2026). Ia menjelaskan anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp 71 triliun per tahun setara hampir Rp 200 miliar per hari apabila dirata-ratakan. Nilai tersebut belum termasuk program Kopdes Merah Putih yang ditargetkan menjangkau sekitar 80.000 koperasi desa dengan kebutuhan modal awal besar.
Baca Juga: Ekonom Indef: MBG dan Kopdes Belum Cukup Jadikan Desa Kutub Ekonomi Baru Meski demikian, Yusuf menilai hal yang lebih penting bukan sekadar besarnya dana yang mengalir ke desa, melainkan seberapa besar efek berganda (multiplier effect) yang tercipta terhadap ekonomi lokal. Menurut dia, secara teori efek berganda ekonomi desa bisa lebih tinggi dibanding perkotaan karena masyarakat pedesaan cenderung langsung membelanjakan tambahan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, kondisi tersebut hanya akan efektif apabila rantai pasok lokal mampu memenuhi kebutuhan program MBG dan aktivitas koperasi desa. “Jika bahan baku program MBG masih banyak didatangkan dari luar daerah, maka uang yang masuk ke desa hanya singgah sementara sebelum kembali keluar,” katanya. Yusuf menilai kondisi ekonomi desa saat ini masih menghadapi tantangan besar di tengah tren urbanisasi dan pergeseran struktur ekonomi nasional yang semakin terkonsentrasi di perkotaan. Ia mencatat kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional kini sudah di bawah 13%. Namun, sekitar 28% tenaga kerja Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian. “Ketimpangan ini menunjukkan bahwa produktivitas per pekerja di sektor pertanian masih relatif rendah dibandingkan sektor lain,” ujarnya. Meski demikian, Yusuf menilai desa masih memiliki ruang pertumbuhan ekonomi yang besar apabila tidak lagi hanya mengandalkan pertanian tradisional.
Baca Juga: Indonesia Tambah Alutsista Modern, Prabowo: Demi Jaga Kedaulatan Menurut dia, sumber pertumbuhan baru desa ke depan lebih berpotensi datang dari pengembangan rural non-farm economy seperti pengolahan pascapanen, agribisnis berbasis klaster, UMKM pangan, industri kreatif desa, hingga sektor logistik dan distribusi. “Desa masih bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, tetapi yang dibutuhkan adalah transformasi struktural, bukan sekadar transfer fiskal jangka pendek,” katanya. Yusuf memperkirakan sektor yang paling cepat menikmati dampak program MBG dan Kopdes adalah pertanian pangan, peternakan rakyat, perikanan budidaya, UMKM pengolahan makanan, serta logistik desa. Namun, ia juga mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pemerintah, mulai dari penguasaan koperasi oleh elite lokal (elite capture), tekanan inflasi pangan akibat kapasitas produksi yang belum siap, hingga ketergantungan ekonomi desa terhadap belanja negara.
Selain itu, Yusuf menyoroti risiko kebocoran anggaran dan potensi tersingkirnya pelaku usaha kecil yang sudah berjalan akibat masuknya entitas baru dengan dukungan negara. Karena itu, CORE menilai pemerintah perlu memastikan sebagian besar bahan baku MBG berasal dari petani dan pelaku usaha lokal agar dana benar-benar berputar di desa. “Pemerintah perlu menentukan kapan koperasi dianggap mandiri, ukuran kemandiriannya seperti apa, dan evaluasi apa yang dilakukan jika target tidak tercapai,” tutup Yusuf. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
