KONTAN.CO.ID - JAKARTA. ​Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dinilai berjalan dengan tata kelola yang amburadul. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, selama tiga bulan pertama pelaksanaan sejak Januari 2025, program MBG diwarnai lemahnya transparansi anggaran, potensi konflik kepentingan, hingga pengawasan yang minim.

“Berjalan tiga bulan sejak Januari 2025, program MBG berlangsung kisruh. Tata kelola anggaran dan akuntabilitas terhadap publiknya sangat bobrok,” ujar peneliti ICW Dewi Anggraeni kepada Kontan, Senin (21/4).

Salah satu kasus yang disorot ICW adalah kisruh dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penelusuran langsung Kontan ke lokasi, dapur tersebut sempat berhenti beroperasi selama beberapa hari karena belum menerima pembayaran dari pihak penyelenggara. Namun, kini dapur tersebut telah kembali aktif.

Tanggapi Isu Merger, GoTo Komitmen Ikuti Arahan Pemerintah

Baca Juga: Program Jumbo yang Rawan Penyimpangan

Penjaga dapur, Pak Iman, menyampaikan bahwa operasional dapur telah berjalan kembali sejak akhir Maret.

“Malam hari mulai persiapan, dan pagi sudah mulai distribusi makanan,” ujarnya saat ditemui di lokasi. Ia juga menjelaskan bahwa bahan baku biasanya datang setiap sore, dan proses memasak dimulai sejak pukul 10 malam. Kegiatan pengemasan dilakukan dini hari sebelum pengantaran makanan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi dapur tampak rapi dan bersih. Proses distribusi makanan dilakukan setiap pagi menggunakan satu unit mobil van.

Namun, tidak ada perwakilan tetap di lokasi yang dapat dimintai konfirmasi soal koordinasi teknis atau kelanjutan pembayaran yang sempat tertunda. Penanggung jawab utama dapur, Ibu Ira, disebut tidak memiliki jadwal tetap dan tidak selalu hadir di lokasi.

Kuasa hukum Ibu Ira, Danna Harly, membenarkan bahwa hingga saat ini kliennya masih menggunakan dana pribadi untuk melanjutkan operasional dapur MBG Kalibata. “Hari ini masih memasak pakai uang pribadi,” kata Danna kepada Kontan, Senin (21/4).

Menurutnya, total kerugian yang ditanggung Ibu Ira selama dua tahap pelaksanaan MBG mencapai Rp975 juta untuk lebih dari 65.000 porsi makanan yang telah dimasak. “Belum ada sepeser pun dana dibayarkan dari pihak yayasan,” ujar Danna.

Ia menambahkan bahwa tim hukumnya telah menempuh jalur hukum. Selain laporan pidana yang telah berjalan di Polres Jakarta Selatan, pekan ini pihaknya juga akan mendaftarkan gugatan perdata terkait ganti rugi. “Hari ini juga kami mengirimkan kembali somasi, dan minggu ini gugatan perdata kami ajukan,” kata Danna.

Danna juga menyampaikan bahwa sempat ada komunikasi dari pihak yayasan yang berjanji akan menyerahkan bilyet giro, namun hingga kini tidak ada kejelasan. “Hari Jumat kemarin sempat dikontak, katanya mau serahkan bilyet giro. Tapi setelah diminta untuk diantarkan, tidak ada jawaban lagi,” ungkapnya.

ICW menyebut, kasus Kalibata menjadi contoh dari lemahnya tata kelola dan minimnya sistem pengawasan program MBG secara keseluruhan. ICW juga menyoroti tidak adanya mekanisme pengadaan yang transparan dan akuntabel dalam program ini, yang membuat potensi konflik kepentingan dan korupsi menjadi sangat besar.

“Jika dipaksakan, risiko korupsi dan konflik kepentingan terbuka lebar,” tegas Dewi. ICW bahkan mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi total, atau bila tidak memungkinkan, mempertimbangkan penghentian program sebelum dampaknya meluas.

Baca Juga: Ekonom Paramadina: Program MBG Berisiko Jadi Kasus Korupsi Terbesar di RI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News